Per Oktober, Pemerintah Pusat Sudah Kucurkan Rp11,2 Triliun APBN ke Bengkulu

Bengkulu – Realisasi belanja negara yang disalurkan ke Provinsi Bengkulu hingga awal Oktober mencapai Rp11,20 triliun atau 77,17 persen dari total pagu anggaran. Sementara itu, pendapatan negara yang dihimpun dari Bengkulu tercatat Rp2,29 triliun atau 74,50 persen dari target, tumbuh 23,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, dalam pemaparan APBN KiTa Regional Bengkulu, Rabu (28/10/2026). Pemaparan itu mencakup perkembangan ekonomi, pendapatan dan belanja negara, transfer ke daerah, pembiayaan UMKM hingga pelaksanaan program strategis pemerintah.

Zaid menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada Triwulan II 2026 mencapai 5,11 persen secara tahunan. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 mencapai 206,79, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 131,11.

Indikator lainnya, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat 3,20 persen, lebih rendah dari angka nasional 4,65 persen. Gini Ratio Bengkulu berada di angka 0,340 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,68, sedangkan inflasi September 2026 tercatat 3,38 persen dengan kontribusi utama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Dari sisi penerimaan negara, realisasi pajak neto mencapai Rp1,86 triliun atau 71,45 persen dari target APBN 2026. Penerimaan tersebut tumbuh 26,4 persen, terutama ditopang Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp684,96 miliar yang meningkat 89,11 persen serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp1,18 triliun atau tumbuh 27,28 persen.

Sektor industri pengolahan menjadi salah satu kontributor utama dengan penerimaan Rp619,31 miliar atau tumbuh 82,59 persen. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang Rp187,24 miliar, meningkat 73,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Komoditas kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Bengkulu dengan nilai Rp808,26 miliar atau 43,26 persen dari total penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor sawit tersebut tumbuh 80,18 persen dibandingkan 2025, seiring peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) dan stabilitas harga pasar.

Dari sisi kepatuhan wajib pajak, sebanyak 134.708 Surat Pemberitahuan (SPT) telah dilaporkan hingga September 2026 dengan rasio kepatuhan mencapai 96,86 persen. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan formal wajib pajak di Bengkulu tetap terjaga.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2,21 miliar atau melonjak 3.478,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama berasal dari penerimaan bea keluar sebesar Rp1,18 miliar, sedangkan penerimaan cukai mencapai Rp1,01 miliar.

Aktivitas ekspor Bengkulu hingga September 2026 tercatat sebanyak 846.713 metrik ton dengan nilai mencapai 63,46 juta dolar AS. Komoditas yang diekspor meliputi batu bara, cangkang sawit, kayu olahan, kopi robusta, kepiting bakau hingga lintah medis.

Di bidang pengawasan, Bea Cukai Bengkulu melakukan 182 kali operasi penindakan sepanjang Januari hingga September 2026. Petugas mengamankan sekitar 3,03 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp3,03 miliar dan perkiraan nilai barang mencapai Rp4,72 miliar.

Penindakan juga dilakukan terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Barang yang berhasil digagalkan peredarannya meliputi narkotika golongan I, 100 tablet psikotropika, serta lebih dari 4.050 butir obat-obatan tertentu yang disalahgunakan.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp426,77 miliar atau 111,39 persen dari target sepanjang 2026. Penerimaan ini tumbuh 13,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar Rp144,39 miliar.

Kontributor berikutnya adalah Kepolisian Daerah Bengkulu sebesar Rp90,44 miliar dan Kementerian Agama sebesar Rp57,58 miliar. Penerimaan dari layanan kepolisian antara lain berasal dari penerbitan BPKB sebesar Rp19,42 miliar dan STNK sebesar Rp15,73 miliar.

Pada sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp4,12 triliun atau 69,09 persen dari pagu, meningkat 36,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp2,26 triliun, belanja barang Rp926,41 miliar, belanja modal Rp928,96 miliar, dan bantuan sosial Rp4,86 miliar.

Belanja modal mengalami peningkatan 124,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan nasional dan jaringan irigasi di sejumlah wilayah Bengkulu.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp7,08 triliun atau 82,80 persen dari total alokasi Rp8,55 triliun. Penyaluran tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp5,12 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp289,26 miliar, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Rp455,33 miliar, serta Dana Desa Rp371,76 miliar.

Penyaluran Dana Desa telah mencapai 98,58 persen dari alokasi, sedangkan BOSP mencapai 99,24 persen. Melalui transfer tersebut, sebanyak 359.460 siswa SD hingga SMA/SMK mendapat dukungan operasional pendidikan, 44.748 anak usia dini terbantu melalui BOP, serta 15.094 warga belajar program kesetaraan Paket A, B, dan C mendapatkan dukungan pendidikan.

Selain itu, sebanyak 20.242 guru daerah menerima tunjangan profesi dan operasional Puskesmas didukung melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp66,95 miliar. Penyaluran TKD tertinggi secara persentase tercatat di Kabupaten Seluma sebesar 83,74 persen atau Rp701,83 miliar, disusul Bengkulu Utara 83,51 persen atau Rp848,53 miliar dan Kaur 83,29 persen atau Rp570,20 miliar.

Untuk tunjangan profesi guru (TPG), alokasi regional Bengkulu pada 2026 mencapai Rp904,46 miliar atau meningkat 9,36 persen. Hingga September, realisasinya mencapai Rp703,36 miliar atau 77,77 persen dari total alokasi, dengan penyaluran langsung dari kas negara ke rekening masing-masing guru setelah proses verifikasi.

Di sisi keuangan daerah, konsolidasi APBD seluruh pemerintah daerah di Bengkulu mencatat pendapatan sebesar Rp6,61 triliun atau 56,85 persen dari target. Sementara belanja daerah mencapai Rp6,40 triliun atau 53,91 persen, dengan surplus kas berjalan Rp209,60 miliar dan SiLPA berjalan Rp334,59 miliar.

Dari total pendapatan daerah tersebut, sekitar Rp5,45 triliun atau 82,4 persen masih bersumber dari transfer pemerintah pusat. Karena itu, DJPb mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempercepat realisasi belanja, khususnya belanja modal, menjelang akhir tahun anggaran.

Dalam pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bengkulu hingga 30 September 2026 mencapai Rp3,38 triliun kepada 39.489 debitur. Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Mukomuko sebesar Rp635,93 miliar untuk 5.868 debitur dan Bengkulu Utara sebesar Rp632,37 miliar untuk 6.763 debitur.

Selain KUR, pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp100,05 miliar kepada 14.577 debitur. Dengan demikian, total penerima pembiayaan KUR dan UMi mencapai 54.066 pelaku usaha di seluruh Bengkulu.

Sementara itu, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 23 Oktober 2026 mencapai Rp935,94 miliar. Program tersebut telah menjangkau 379.081 penerima manfaat dari target 583 ribu orang di 10 kabupaten dan kota melalui 175 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelaksanaan MBG juga melibatkan 1.094 pemasok lokal yang mendukung kebutuhan bahan pangan program tersebut. Keterlibatan pemasok daerah diharapkan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha lokal.

Dalam pembangunan infrastruktur, terdapat empat proyek strategis yang didanai APBN di Bengkulu. Proyek pembangunan Sekolah Rakyat memiliki pagu kontrak Rp412,52 miliar dengan realisasi Rp410,60 miliar atau 99,53 persen.

Proyek lainnya meliputi peningkatan jaringan irigasi Air Manjunto di Kabupaten Mukomuko dengan realisasi Rp21,16 miliar atau 53,23 persen dari pagu Rp39,77 miliar. Kemudian penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kota Bengkulu mencapai Rp24,13 miliar atau 65 persen dari pagu Rp37,12 miliar, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Ketahun, Bengkulu Utara, dengan realisasi Rp12,20 miliar dari pagu Rp48,88 miliar.

Zaid menegaskan, Kanwil DJPb Bengkulu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran anggaran berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu komitmen yang diusung adalah nilai budaya kerja PACAK, yakni Profesional, Akuntabel, Cepat, Amanah, dan Kolaboratif.

Ia juga menegaskan seluruh layanan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu tidak dipungut biaya atau Rp0. Masyarakat dan mitra kerja diminta menolak serta melaporkan apabila menemukan oknum yang meminta imbalan atau menjanjikan percepatan pencairan anggaran dengan pembayaran tertentu.

Menurut Zaid, kinerja APBN hingga kuartal III 2026 menunjukkan peran anggaran negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pembiayaan UMKM di Bengkulu. Memasuki kuartal IV, pihaknya mengajak seluruh pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran agar manfaat APBN dan APBD semakin dirasakan masyarakat hingga akhir tahun.