Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembiayaan dari APBN sebesar Rp7,07 miliar guna memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Irfan Surya Wardhana, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Mengusung tagline #MencatatEkonomiIndonesia, SE2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital hingga ekonomi lingkungan. Ia menegaskan bahwa sensus ini tidak berkaitan dengan pendataan maupun penarikan pajak.
“Data yang dihasilkan dari SE2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir karena sensus ini sama sekali tidak berkaitan dengan penarikan atau pendataan pajak,” ujar Irfan.
Ia menjelaskan, dukungan anggaran sebesar Rp7,07 miliar disalurkan melalui empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yakni KPPN Bengkulu, KPPN Curup, KPPN Manna, dan KPPN Mukomuko.
Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai investasi pemerintah dalam memperkuat sistem statistik nasional. Data berkualitas yang dihasilkan akan menjadi dasar lahirnya kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan responsif terhadap dinamika perekonomian.
Bagi Provinsi Bengkulu, hasil SE2026 dinilai memiliki nilai strategis karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, dan potensi sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar.
“Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan sektor unggulan daerah, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta menarik investasi sesuai potensi ekonomi lokal,” jelasnya.
Selain itu, data yang diperoleh dari sensus akan mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.
Irfan menambahkan, bagi Kanwil DJPb Bengkulu, data ekonomi yang semakin komprehensif juga akan memperkuat kualitas analisis ekonomi regional dan menjadi referensi dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah. Hasil sensus diharapkan mampu mendukung rekomendasi kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menekankan keberhasilan SE2026 memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat. Partisipasi aktif pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan lengkap akan menghasilkan statistik ekonomi yang berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Kami mengapresiasi BPS yang terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pengelolaan fiskal negara dan penyediaan data statistik yang berkualitas akan mendorong pembangunan ekonomi Bengkulu berbasis bukti atau evidence-based policy, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah menuju Bengkulu yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutup Irfan.
