Jakarta – Anggota DPD RI dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., menyampaikan sejumlah aspirasi daerah dalam rapat kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dalam rapat yang membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya bidang kesehatan mental dan tenaga kesehatan honorer, Destita menyoroti berbagai persoalan di Bengkulu.

Ia mengapresiasi program Kementerian Kesehatan yang telah berjalan, seperti bantuan makanan tambahan bagi ibu dan balita serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, ia juga menyoroti kondisi fasilitas di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu, terutama ruang rontgen yang dinilai belum memenuhi standar.

“Ruang rontgen di RSJ Bengkulu belum memenuhi syarat dan berpotensi terjadi kebocoran radiasi. Kami berharap ada perhatian dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, Destita juga mendorong penguatan layanan kesehatan mental di masyarakat, termasuk sosialisasi hotline serta usulan pemeriksaan psikologi gratis.

“Di lapangan banyak ibu mengeluhkan anak-anak yang mengalami kecemasan, namun tidak tahu harus mengadu ke mana,” ungkapnya.

Baca Juga:  RSUD Lebong Usulkan Tiga Fasilitas Baru, Senator Destita Siap Perjuangkan ke Pusat

Ia juga meminta kejelasan terkait cakupan layanan kesehatan jiwa dalam BPJS Kesehatan serta informasi rencana kebijakan rumah sakit ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat layanan kesehatan, termasuk di bidang kesehatan jiwa.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan terbuka terhadap berbagai masukan dari daerah dan akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan, termasuk terkait fasilitas kesehatan dan penguatan layanan mental.

“Kami terus mendorong peningkatan layanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, serta memastikan program-program yang ada dapat dirasakan masyarakat secara merata,” ujarnya.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi daerah sekaligus memperkuat kebijakan nasional di sektor kesehatan, khususnya dalam meningkatkan layanan kesehatan mental dan kualitas tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.