JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik geopolitik dan tekanan inflasi. Kondisi tersebut didukung oleh bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan dalam hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang digelar pada 29 Juli 2026 dan diumumkan melalui siaran pers pada Selasa (4/8). OJK menilai perkembangan sektor keuangan Indonesia masih menunjukkan resiliensi meski dunia menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Menurut OJK, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang kembali meningkat setelah gagalnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 dari 3,1 persen menjadi 3 persen akibat dampak konflik berkepanjangan.
Selain itu, kebijakan tarif baru Amerika Serikat terhadap puluhan negara mitra dagang turut meningkatkan premi risiko global dan memicu potensi berlanjutnya volatilitas harga komoditas. Meski demikian, perkembangan investasi di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) masih menjadi faktor yang berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi global.
Di dalam negeri, kondisi ekonomi dinilai tetap solid. Inflasi pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,88 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara aktivitas manufaktur kembali berada di zona ekspansi dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 50,2.
Pasar modal domestik juga menunjukkan kinerja positif sepanjang Juli 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 6.236,13 atau menguat 10,51 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm), meskipun secara kumulatif sejak awal tahun (year to date/ytd) masih terkoreksi 27,88 persen.
OJK menegaskan resiliensi sektor jasa keuangan akan terus diperkuat melalui pengawasan yang efektif, pengembangan sektor keuangan, serta koordinasi erat dengan pemerintah dan otoritas terkait. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah dinamika global.
