Bengkulu – Anggota DPD RI/MPR RI asal Bengkulu, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menyerap sejumlah aspirasi tenaga kesehatan saat melakukan kunjungan reses di Puskesmas Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Senin (27/7/2026). Pertemuan yang berlangsung pukul 09.45 hingga 12.00 WIB itu membahas kondisi pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tersebut.
Salah satu persoalan yang disampaikan petugas puskesmas berkaitan dengan pemberhentian tenaga PPPK. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keberlanjutan pelayanan kesehatan karena Puskesmas Enggano masih membutuhkan tenaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Petugas juga meminta adanya kepastian status tenaga PPPK yang bertugas di wilayah kepulauan dan terpencil. Menurut mereka, ketersediaan tenaga kesehatan menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Selain persoalan tenaga kesehatan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga menjadi pembahasan. Petugas menyampaikan sejumlah kendala, terutama terkait akses, distribusi, dan kondisi geografis Enggano yang berada di wilayah kepulauan.
Keterbatasan akses transportasi dan distribusi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Karena itu, dibutuhkan pola distribusi dan dukungan logistik yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Enggano.
Dalam kunjungan tersebut, aspirasi yang dihimpun juga mencakup perlunya evaluasi kebijakan pemerintah terkait PPPK dan MBG. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi geografis daerah kepulauan dan terpencil.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi kebutuhan tenaga PPPK di Puskesmas Enggano serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga diharapkan memperkuat koordinasi pelaksanaan MBG dan mengidentifikasi kendala distribusi untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Di tingkat Provinsi Bengkulu, diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terkait keberlanjutan tenaga PPPK di Enggano. Pemerintah provinsi juga didorong melakukan pemantauan pelayanan kesehatan sekaligus mengoordinasikan dukungan logistik dan distribusi MBG untuk wilayah kepulauan dan terpencil.
Sementara di tingkat pusat, pemerintah diharapkan mengevaluasi kebijakan PPPK dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Kementerian Kesehatan juga didorong memastikan pemenuhan tenaga kesehatan, sedangkan pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi geografis serta didukung anggaran dan logistik yang memadai.
Reses tersebut menjadi bagian dari agenda penyerapan aspirasi Destita selama masa kegiatan di daerah pemilihan pada 15 Juli hingga 3 Agustus 2026. Aspirasi dari petugas Puskesmas Enggano selanjutnya menjadi bahan bagi Destita untuk diperjuangkan melalui kewenangannya sebagai anggota DPD RI.
