Jakarta – Anggota DPD RI asal Bengkulu, apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menyoroti sejumlah persoalan dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi acuan penyaluran bantuan sosial maupun jaminan sosial. Hal itu disampaikan Destita dalam rapat kerja Komite III DPD RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Senayan, Senin (22/9).
“Saya mengapresiasi paparan BPS terkait proses integrasi data, namun ia menekankan pentingnya kejelasan target waktu penyempurnaan data,” ujarnya.
Kemudian Ia menyinggung masih adanya kasus data inklusi atau warga yang tidak berhak tetapi tercatat menerima bantuan, serta data eksklusi, yaitu mereka yang seharusnya berhak namun tidak masuk daftar.
“Nah karena itu pendataan DTSEN ini harus benar-benar diperhatikan validasi dan keakuratannya. Jangan sampai ada lagi yang memang benar-benar layak menerima bantuan sosial justru tidak tercatat,” pinta Destita.
Apoteker lulusan Universitas Indonesia itu juga membawa aspirasi dari daerahnya, di mana 449 petugas Program Keluarga Harapan (PKH) harus memperbarui lebih dari 597 ribu data keluarga, sehingga membutuhkan dukungan lintas kementerian agar pembaruan berjalan optimal.
Komite III DPD RI sebelumnya menemukan sekitar 7,3 juta data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 1,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos tertutup akibat penyesuaian data pada DTSEN sejak Mei 2025. Hal ini berdampak langsung pada penyaluran program bantuan pemerintah.
Karena itu, Destita mengusulkan agar BPS bersama pemerintah pusat melakukan sosialisasi masif ke masyarakat agar publik memahami dinamika pembaruan data, sekaligus mengurangi kebingungan mengapa sebagian warga tiba-tiba tidak lagi menerima bantuan.
“Kami DPD RI siap mendukung BPS untuk mensosialisasikannya, sehingga kedepannya masyarakat tidak kebingungan lagi jika kemudian tidak masuk dalam DTSEN,” ujarnya.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry B. Harmadi, menjelaskan bahwa DTSEN memuat 39 variabel yang memotret kondisi seluruh keluarga di Indonesia berdasarkan desil kesejahteraan 1–10. Data tersebut, katanya, dapat dimanfaatkan lintas kementerian dan lembaga untuk pentargetan program sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
Sonny menambahkan, untuk meningkatkan validitas data, diperlukan pemeriksaan lapangan (ground check) secara lintas kementerian agar data semakin akurat dan minim kesalahan.
