Bengkulu – Puluhan perwakilan warga Desa Talang Giring, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bengkulu untuk mengadukan nasib mereka yang terancam digusur dari lahan yang selama ini ditempati dan digarap. Warga menyebut wilayah tersebut kini diklaim masuk dalam Kawasan Hutan Taman Buru Semidang Bukit Kabu.
Kedatangan warga pada Senin (22/6/2026) diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain. Namun, tidak satu pun anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Seluma yang berhasil ditemui warga.
Kepala Dusun III Desa Talang Giring, Gunawan Fanhar, mengatakan masyarakat mempertanyakan dasar penetapan kawasan hutan tersebut. Menurutnya, warga telah lama bermukim dan mengelola lahan di wilayah itu jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan.
“Secara resmi masyarakat tinggal di Desa Talang Giring sejak tahun 1978. Namun, aktivitas bertani sudah berlangsung jauh sebelum itu, sekitar tahun 1960-an. Bahkan berdasarkan cerita orang tua dan dokumen yang ada, wilayah ini sudah ditempati sejak zaman Belanda dan Pasirah,” kata Gunawan.
Ia menjelaskan, masyarakat juga memiliki surat izin garapan dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan pemerintah pada masa itu sebagai dasar legalitas pengelolaan lahan.
Gunawan menilai penetapan kawasan hutan yang telah dilakukan beberapa kali, dengan penetapan terakhir pada tahun 2022, tidak melibatkan masyarakat secara maksimal.
“Penetapan kawasan hutan ini sudah beberapa kali dilakukan dan terakhir pada tahun 2022. Sementara masyarakat sudah lebih dulu mengelola wilayah ini. Kami merasa penetapannya dilakukan secara sepihak tanpa pelibatan masyarakat,” ujarnya.
Meski menghadapi ancaman penggusuran, masyarakat menyatakan akan tetap bertahan dan menjalankan aktivitas seperti biasa di wilayah tersebut.
“Kami tetap bertahan. Masyarakat tetap bertani, bersosialisasi, membangun desa, membangun jalan, dan menjalankan kehidupan seperti biasa,” tambahnya.
Mayoritas warga Desa Talang Giring menggantungkan hidup dari sektor perkebunan, seperti karet, kopi, dan kelapa sawit. Luas wilayah yang dipersoalkan mencapai sekitar 2.500 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 600 kepala keluarga (KK).
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kami menerima aspirasi masyarakat dan akan turun langsung melihat kondisi di lapangan. Setelah itu akan kami tindak lanjuti dan koordinasikan dengan Kementerian Kehutanan agar persoalan ini mendapat kejelasan,” ujar Teuku.
