Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mendatangi langsung kediaman Tukiyem pada Selasa (23/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terhadap Tukiyem yang menjadi korban dugaan pemalsuan data Kartu Keluarga (KK) oleh mantan Lurah Anggut Dalam.
Dalam kesempatan itu, Dedy Wahyudi menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Tukiyem atas peristiwa yang telah merugikan dirinya. Selain itu, Wali Kota juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Tukiyem.
Diketahui, akibat manipulasi data pada Kartu Keluarga miliknya, Tukiyem sempat kehilangan hak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan hidupnya.
Dedy menegaskan, Pemerintah Kota Bengkulu tidak akan tinggal diam dan akan memastikan seluruh hak Tukiyem dapat kembali dipulihkan.
“Hari ini saya menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Mbah Tukiyem atas kejadian ini. Kami akan memastikan hak-hak beliau kembali dipulihkan dan kebutuhan sehari-harinya tetap terpenuhi,” ujar Dedy Wahyudi saat mengunjungi kediaman Tukiyem.
Ia juga memastikan selama proses pemulihan bantuan PKH berlangsung, kebutuhan hidup Tukiyem akan dibantu melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bengkulu.
“Sampai bantuan PKH Ibu Tukiyem kembali aktif, kebutuhan beliau akan kami bantu melalui Baznas Kota Bengkulu. Pemerintah hadir dan bertanggung jawab agar masyarakat yang menjadi korban tidak dirugikan lebih lanjut,” tegasnya.
Sementara itu, Tukiyem mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Bengkulu. Ia berharap persoalan yang dialaminya dapat segera diselesaikan sehingga haknya sebagai penerima bantuan sosial dapat kembali diterima seperti sebelumnya.
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah terungkap dugaan manipulasi data Kartu Keluarga milik Tukiyem yang mengakibatkan dirinya tidak lagi menerima bantuan PKH. Dugaan perubahan data tersebut disebut dilakukan untuk kepentingan zonasi sekolah pihak lain.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan mantan Lurah Anggut Dalam serta melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kasus yang terjadi.
Pemkot Bengkulu menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan serta memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
