Bengkulu – Suara lantang Anggota DPD RI/MPR RI apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., atas nasib pegawai pemerintah daerah membuahkan hasil. Akhirnya, pemerintah pusat mengabulkan aspirasi daerah terkait pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, termasuk pembahasan mekanisme pembayaran gaji melalui APBN di tengah keterbatasan fiskal.

“Alhamdulillah dua tahun terakhir saya konsen terhadap isu pendidikan termasuk mengawal nasib guru honorer, PPPK, dan kesejahteraan pegawai daerah. Dengan adanya putusan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tentu dapat menjadi energi positif terhadap pelayanan publik di daerah,” tutur Destita dalam keterangan tertulisnya, Senin 9 November 2026.

Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu, Destita Khairilisani, sebelumnya konsisten menyuarakan kepastian status dan kesejahteraan pegawai pemerintah, khususnya guru PPPK paruh waktu. Ia menyatakan akan terus mengawal rencana pemerintah agar pengalihan status tersebut berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini telah mengabdi.

Pemerintah pusat secara resmi memutuskan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini mencakup berbagai profesi, mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pemerintah menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga yang selama ini menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:  Semangat Kartini, Senator Destita Ajak Perempuan Bengkulu Jadi Subjek Aktif Pembangunan

Sebelumnya, Destita telah menyampaikan persoalan pengangkatan guru honorer hingga PPPK Paruh Waktu dalam rapat kerja DPD RI dengan stakeholder dan kementerian terkait, salah satunya Rapat Dengar Pendapat Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI terkait pemerataan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta Perda tentang penyelenggaraan pendidikan, Rabu (2/9/2026).

Dalam forum tersebut, Destita mendorong pemerintah tidak hanya memperhatikan pengangkatan ASN dan CPNS, tetapi juga memberikan kepastian terhadap guru honorer yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk mereka yang masih berstatus PPPK paruh waktu.

Destita juga sebelumnya mendesak agar pengangkatan CPNS ASN tidak ditunda di tengah kebijalan efisiensi. Aspiraai tersebut disambut baik dengan pengangkatan ASN di akhir tahun 2025.

Atas kebijakan tersebut, Destita menyambut baik keputusan pemerintah yang membuka peluang peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikawal agar benar-benar memberikan kepastian status sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai.

“Tentunya ini kami menyambut dengan sangat baik, karena adanya harapan untuk paruh waktu menjadi penuh waktu secara otomatis dan secara berjenjang,” kata Destita.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Rusmayadi Hasan mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini pemerintah provinsi masih menunggu surat resmi dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengalihan status tersebut.

Baca Juga:  Destita: Cegah Korupsi, TPP ASN Pemprov Bengkulu Jangan Cuma Janji Politik

Menurut Rusmayadi, sejumlah hal harus dipastikan sebelum pengangkatan dilakukan, mulai dari ketersediaan formasi, persyaratan administrasi, mekanisme seleksi, hingga pengaturan penggajian. Petunjuk teknis dari pemerintah pusat, BKN, dan Kementerian PAN-RB diperlukan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun pembiayaan di daerah.

“Pada prinsipnya, kebijakan apa pun yang disampaikan pemerintah pusat akan diikuti Pemerintah Provinsi Bengkulu. Tetapi kami masih membutuhkan petunjuk teknis, surat resmi, serta aturan yang menjelaskan mekanisme pelaksanaannya,” ujar Rusmayadi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan BKD Provinsi Bengkulu, terdapat sekitar 3.296 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jumlah tersebut belum termasuk pegawai PPPK paruh waktu yang berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota karena masing-masing daerah memiliki kewenangan pengelolaan kepegawaian tersendiri.

Rusmayadi memperkirakan, jika menggunakan rata-rata penghasilan sekitar Rp3 juta per orang per bulan, kebutuhan anggaran untuk 3.296 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Bengkulu mencapai sekitar Rp9,888 miliar setiap bulan. Perhitungan tersebut masih berupa estimasi kasar dan belum memasukkan kemungkinan tambahan tunjangan jabatan maupun tunjangan fungsional.

Terkait rencana penggajian yang disebut akan melibatkan pemerintah pusat, Rusmayadi mengaku belum menerima penjelasan resmi mengenai mekanisme pembiayaan. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian apakah pembayaran gaji PPPK penuh waktu nantinya menjadi tanggungan APBN atau tetap melalui anggaran pemerintah daerah.

Baca Juga:  Senator Destita Hadiri Sertijab Bupati Seluma, Siap Berkolaborasi Majukan Daerah

Ia menilai pemerintah pusat perlu mengatur secara terperinci mekanisme pengangkatan dan pembiayaan sebelum kebijakan diterapkan. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, BKN, termasuk dengan BKD dan BKPSDM seluruh Indonesia.

Selain peningkatan status PPPK paruh waktu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu dari berbagai profesi untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Pemerintah juga memutuskan memperpanjang masa kerja guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan telah terdaftar dalam Dapodik, dengan masa perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.

Kebijakan perpanjangan tersebut mencakup sekitar 172.323 guru non-ASN serta 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama. Pemerintah juga akan memberlakukan kebijakan serupa bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN, termasuk mempertimbangkan pengaturan khusus terkait persyaratan seleksi menjadi PNS.

Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan penataan kepegawaian tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, kepastian petunjuk teknis dan pembiayaan masih menjadi hal yang ditunggu sebelum proses pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dilaksanakan.