Bengkulu – Direktur PT Rizki Putra Bersaudara (PT RPB), Abdul Rozak, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam transaksi pembelian aspal senilai sekitar Rp5,5 miliar.

Perkara dengan nomor 312/Pid.B/2026/PN Bgl tersebut berawal dari transaksi pengadaan aspal antara PT RPB dengan PT Sinarbaai Mandiri (PT SBM) pada 2018. Aspal itu dipasok untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan proyek bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu.

Berdasarkan keterangan pihak PT SBM, proyek tersebut telah dibayarkan pada 2021. Namun, kewajiban pembayaran kepada perusahaan pemasok aspal disebut belum diselesaikan hingga perkara ini bergulir ke ranah hukum.

Dalam transaksi tersebut, PT RPB disebut menyerahkan 14 lembar cek kepada PT SBM sebagai alat pembayaran. Namun, seluruh cek tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak mencukupi dan sebagian rekening giro telah ditutup.

Penasihat hukum PT SBM, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., mengapresiasi penanganan perkara oleh penyidik Polda Bengkulu hingga kasus tersebut memasuki tahap persidangan.

Baca Juga:  Kasus Kredit Macet, Empat Mantan Pegawai Bank Bengkulu Bebas dari Jerat Pidana

Menurut Bernard, proses persidangan menjadi kesempatan untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian transaksi, penyerahan pasokan aspal, hingga kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan.

“Kami berharap persidangan ini dapat mengungkap secara menyeluruh bagaimana transaksi tersebut berlangsung, mulai dari penyerahan pasokan aspal oleh klien kami hingga timbulnya kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, termasuk penyerahan 14 lembar cek yang tidak dapat dicairkan,” ujar Bernard.

Ia meminta majelis hakim memeriksa seluruh fakta dan alat bukti secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihaknya berharap proses tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kliennya.

Bernard juga menilai perkara ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha mengenai pentingnya kepastian pembayaran dalam transaksi bisnis. Menurutnya, penyerahan barang oleh pemasok harus diikuti pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pihak pembeli sesuai kesepakatan.

Saat ini, perkara tersebut masih dalam proses persidangan. Kebenaran dakwaan serta ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terdakwa akan ditentukan berdasarkan fakta persidangan dan putusan majelis hakim.