BENGKULU – Anggota DPD RI/MPR RI asal Bengkulu, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menyerap aspirasi masyarakat Desa Kahyapu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam kunjungan daerah pemilihan (Kundapil), Rabu (5/8/2026). Pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Kahyapu tersebut membahas sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan hingga kepastian pengelolaan Pulau Merbau.
Dalam bidang pendidikan, masyarakat mengusulkan kuota khusus beasiswa afirmasi bagi putra-putri Enggano yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di luar pulau. Dukungan yang diharapkan tidak hanya berupa biaya pendidikan, tetapi juga biaya hidup, asrama, dan transportasi.
Masyarakat juga mendorong program beasiswa ikatan dinas bagi anak-anak Enggano untuk menempuh pendidikan sebagai dokter, perawat, bidan, guru, dan tenaga profesional lainnya. Program tersebut diharapkan dapat diarahkan agar penerima beasiswa kembali mengabdi dan memenuhi kebutuhan tenaga profesional di Enggano.
Kebutuhan peningkatan kompetensi guru PAUD turut disampaikan dalam pertemuan tersebut. Masyarakat mengusulkan beasiswa S1 PG-PAUD melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sehingga guru PAUD dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan tanpa harus meninggalkan aktivitas mengajar.
Selain itu, masyarakat meminta dukungan untuk mendorong perubahan status PAUD Desa Kahyapu menjadi PAUD Negeri. Perubahan status tersebut diharapkan membuka peluang peningkatan sarana dan prasarana, dukungan pendanaan, serta pemenuhan kebutuhan guru ASN maupun PPPK.
Di bidang pendidikan keagamaan, masyarakat meminta perhatian terhadap guru TPQ dan guru mengaji. Mereka mengusulkan insentif yang layak dan berkelanjutan serta bantuan buku, bahan ajar, peralatan belajar, biaya operasional, dan renovasi bangunan TPQ agar kegiatan pendidikan agama dapat berjalan lebih baik.
Persoalan kesejahteraan kader Posyandu juga menjadi aspirasi masyarakat. Kader meminta adanya standar insentif yang layak, jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta pelatihan rutin dan pemenuhan peralatan kesehatan, termasuk alat ukur antropometri.
Masyarakat juga meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Enggano disesuaikan dengan kondisi wilayah kepulauan. Faktor biaya transportasi, ketersediaan bahan pangan, kondisi geografis, dan kebutuhan masyarakat 3T dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan Pulau Merbau yang secara administratif berada di wilayah Desa Kahyapu. Masyarakat meminta pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai status dan pengelolaannya, termasuk kejelasan kewenangan, dasar hukum, serta mekanisme pemanfaatan pulau tersebut.
Masyarakat juga meminta dilakukan verifikasi terhadap dokumen, perjanjian, NIB, dan perizinan terkait pengelolaan Pulau Merbau oleh pihak swasta. Pemanfaatan pulau tersebut diharapkan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta posisi strategis Enggano sebagai wilayah 3T dan pulau terluar Indonesia.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, pemerintah daerah didorong meningkatkan dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, Posyandu, pencegahan stunting, serta pelayanan masyarakat di Desa Kahyapu. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga diharapkan melakukan verifikasi awal terkait status, dokumen, perizinan, dan pengelolaan Pulau Merbau untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait.
Di tingkat provinsi, pemerintah diharapkan memperjuangkan kebijakan afirmasi pendidikan bagi putra-putri Enggano, meningkatkan kesejahteraan guru dan kader pelayanan masyarakat, serta memperkuat koordinasi program kesehatan, pendidikan, gizi, dan MBG. Pemprov Bengkulu juga didorong meningkatkan akses transportasi dan konektivitas Enggano serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kepastian hukum Pulau Merbau.
Sementara di tingkat pusat, aspirasi yang dibawa mencakup kebijakan afirmasi pendidikan, beasiswa ikatan dinas, tunjangan khusus bagi tenaga yang bertugas di wilayah 3T, perlindungan kader Posyandu, hingga dukungan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas Enggano. Pemerintah pusat juga diharapkan melakukan verifikasi legalitas dan memberikan kepastian hukum terkait status serta pengelolaan Pulau Merbau.
