Bengkulu Utara – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Kendala Pembangunan Listrik Pedesaan (Lisdes) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026/2027 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Rabu (5/8/2026). Rakor dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Bengkulu Utara, Ramadanus, S.E., sebagai upaya mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan.
Rakor tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memetakan sekaligus menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun administratif yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan listrik. Program ini difokuskan untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang masih berada di wilayah terpencil dan belum menikmati layanan kelistrikan.
Dalam arahannya, Ramadanus menegaskan pentingnya komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah, PLN, camat, hingga pemerintah desa dalam menyukseskan program Lisdes. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dapat dinikmati secara merata.
“Apa pun bentuknya, kita dari pemerintah daerah, camat, hingga desa siap mendukung penuh pihak PLN. Ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kita bisa bayangkan, di saat kita sudah menikmati listrik di kota, masih ada saudara-saudara kita di desa yang belum teraliri listrik,” ujar Ramadanus.
Ia juga mengapresiasi tindak lanjut usulan pembangunan jaringan listrik yang telah diajukan Bupati Bengkulu Utara kepada PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah daerah berharap pembangunan jaringan Lisdes 2026/2027 dapat berjalan sesuai target.
Pada tahun 2026, pembangunan jaringan listrik pedesaan direncanakan menyasar sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi tersebut meliputi Kecamatan Napal Putih, Padang Jaya, Air Napal, dan Pinang Raya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian bersama turut dibahas. Di antaranya kendala geografis, ketersediaan lahan untuk pemasangan tiang listrik, hingga perintisan tanaman milik warga yang berada di jalur pembangunan jaringan.
Pemerintah daerah juga mendorong para camat dan kepala desa untuk melakukan sosialisasi serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pemasangan jaringan listrik di lapangan.
Selain itu, Rakor juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan komunikasi yang lebih intensif antara PLN dengan organisasi perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan listrik di seluruh wilayah sasaran.
Melalui percepatan program Lisdes 2026/2027, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara optimistis rasio elektrifikasi daerah akan terus meningkat. Pemerataan akses listrik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga di wilayah pedesaan.
Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan PLN, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, para camat, serta pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kehadiran seluruh pihak diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan akses listrik yang merata bagi masyarakat.
