Bengkulu – Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, RA Denni, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, membuka Rapat Pembahasan dan Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 H. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur, Selasa (28/4).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, BMKG Provinsi Bengkulu, BPS Provinsi Bengkulu, Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, RA Denni menekankan pentingnya langkah strategis dan solusi konkret menjelang Iduladha, terlebih di tengah dinamika global yang dapat memengaruhi stabilitas harga dan pasokan.
“Kita perlu memastikan kesiapan menghadapi Iduladha, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan. Apalagi di tengah kondisi global yang tidak menentu, kita tidak boleh sampai terjadi kekurangan pasokan di masyarakat,” ujar RA Denni.
Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pengendalian inflasi daerah.
“Melalui rapat ini, kita ingin memastikan seluruh pihak bergerak bersama sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Perwakilan Bank Indonesia, Irfan, memaparkan bahwa inflasi nasional pada Maret 2026 tercatat sekitar 3,48 persen (year on year/yoy) dan masih berada dalam kisaran target 2,5±1 persen, dengan tren yang menunjukkan penurunan.
“Inflasi nasional masih terkendali dalam target, didorong oleh stabilnya inflasi inti serta menurunnya tekanan pada kelompok volatile food dan administered prices,” jelas Irfan.
Di Provinsi Bengkulu, inflasi bulanan (month to month/mtm) tercatat sekitar 0,28 persen akibat meningkatnya permintaan selama Ramadan dan Idulfitri. Sementara itu, inflasi tahunan berada di kisaran 2,85 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan nasional.
“Beberapa komoditas seperti cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng mengalami kenaikan harga. Namun, beras, daging ayam, dan telur relatif stabil berkat intervensi pemerintah dan kelancaran distribusi,” lanjutnya.
Namun demikian, secara historis, komoditas pangan—khususnya beras dan cabai—masih menjadi penyumbang utama inflasi, dengan tantangan pada aspek distribusi dan pasokan antardaerah.
Ke depan, inflasi di Provinsi Bengkulu diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target, dengan proyeksi April 2026 berada pada rentang 1,40 hingga 2,40 persen (year on year/yoy).
Meski demikian, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti peningkatan permintaan musiman, kenaikan biaya energi dan transportasi, serta potensi gangguan produksi akibat fenomena El Niño yang diperkirakan terjadi pada pertengahan 2026 dan dapat memicu kemarau lebih awal.
Rapat ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di Provinsi Bengkulu, khususnya menjelang HBKN. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah strategis guna mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
