Bengkulu – Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny PL Tobing, menyampaikan jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bengkulu terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu.
Agenda utama pembahasan berfokus pada transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), sebagai langkah strategis memperkuat fungsi riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.
Ronny menegaskan, perubahan nomenklatur tersebut bukan sekadar pergantian nama maupun pemenuhan administratif, melainkan penguatan kelembagaan secara substantif agar riset dan inovasi dapat lebih aplikatif serta berdampak langsung terhadap kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.
“Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen menjadikan transformasi ini sebagai penguatan substantif, khususnya dalam menghadirkan fungsi riset dan inovasi yang aplikatif dan berdampak langsung pada kebijakan serta pelayanan publik,” ujar Ronny.
Menanggapi pandangan sembilan fraksi DPRD, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya memastikan belanja pegawai pada 2027 tetap berada di bawah 30 persen melalui rasionalisasi penataan pegawai serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, pengisian jabatan di Bapperida akan mengedepankan prinsip kompetensi dan profesionalitas, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dengan memperkuat kolaborasi bersama perguruan tinggi dan tenaga ahli.
Pemerintah Kota Bengkulu juga akan mengarahkan fokus riset pada sektor-sektor strategis seperti penguatan UMKM, pengembangan pariwisata, stabilitas harga pangan, hingga pembangunan infrastruktur.
Untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah, pemerintah menyiapkan penyusunan SOP terpadu serta penegasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara jelas.
Dalam kesempatan itu, Ronny turut menanggapi apresiasi Fraksi Partai Demokrat atas capaian Kota Bengkulu yang meraih penghargaan National Governance Awards 2026. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah.
Menutup penyampaiannya, Ronny menegaskan kesiapan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan lebih mendalam di tingkat komisi maupun Panitia Khusus (Pansus) demi penyempurnaan Raperda tersebut.
“Semoga usaha kita dalam melaksanakan pembangunan ini selalu diridai Allah SWT untuk memberikan yang terbaik bagi daerah yang kita cintai,” tutupnya.
