BENGKULU – Pemerintahan dalam sistem demokrasi hakikatnya “upaya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.” Hak keadilan diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam memilih wakilnya di lembaga eksekutif maupun legislatif, yang diaktualisasikan melalui proses pemilihan umum.
Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menjamin kesetaraan rakyat dalam mewujudkan kehendak bersama serta tujuan bersama bangsa.
Mengenai wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Muhammad Yusuf Ketua IMM Bengkulu Selatan menyampaikan pandangannya. konsep tersebut sejatinya memiliki potensi untuk memberikan kekuatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya politik dan demokrasi, termasuk mendidik mereka tentang nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab dalam kehidupan bernegara.
“Saat ini, penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, bahkan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per daerah, yang akhirnya membebani anggaran APBN maupun APBD,” ujarnya.
Yusuf menambahkan, tujuan utama pemilihan kepala daerah dapat mewujudkan demokrasi yang lebih dekat dengan rakyat, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan lokal, menguatkan otonomi daerah dengan memberikan dasar legitimasi politik kepada pemimpin daerah, serta membangun budaya demokrasi di tingkat lokal.
Bahwa realitas yang terjadi saat ini seringkali berbanding terbalik. Banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, dengan berbagai modus seperti suap proyek, jual beli jabatan, gratifikasi izin usaha, dan penyalahgunaan anggaran daerah.
“Hal ini sangat jauh dari tujuan pembangunan daerah yang seharusnya meningkatkan relevansi kebijakan, mempercepat pembangunan, memberdayakan masyarakat, hingga mengoptimalkan potensi sumber daya alam, manusia, dan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Menurut Yusuf, ketepatan dan kepastian dalam kepemimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan percepatan pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya di daerah. “Semua ini pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, adil, makmur, dan penuh kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
