Bengkulu – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bengkulu yang digelar di Gedung Serba Guna Pemprov Bengkulu, Kamis (17/4/2025), menjadi momen penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada aspirasi masyarakat.
Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., melalui Staf Administrasi, Tini, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dinilai responsif dalam menyerap masukan masyarakat.
Tini menyebutkan, berdasarkan hasil reses ketiga masa sidang 2024–2025, terdapat sejumlah isu strategis yang banyak disuarakan masyarakat. Di antaranya peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan di daerah terpencil, revitalisasi sarana pendidikan dasar dan menengah, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Musrenbang ini diharapkan mampu merespons kebutuhan nyata masyarakat dan menjadi ruang kolaborasi antar sektor demi kemajuan Bengkulu,” ujar Tini saat membacakan pernyataan resmi Senator Destita.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengatasi persoalan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan dan optimalisasi sistem irigasi.
“Musrenbang tahun ini adalah momentum strategis untuk merancang pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.
Musrenbang yang dibuka Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, dihadiri Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan seluruh kepala daerah 10 kabupaten/kota, unsur forum koordinasi pimpinan daerah serta lembaga instansi terkait.
Helmi Hasan mengatakan pemerintah provinsi ingin membenahi infrastruktur jalan termasuk infrastruktur pelabuhan Bengkulu yang dikelola PT Pelindo.
Helmi melanjutkan, provinsi juga mendorong agar dibangunnya pelabuhan bukan oleh pemerintah tapi oleh pihak swasta. Ia menyebutkan ada beberapa pihak swasta yang sudah menawarkan diri untuk membangun pelabuhan seperti di Kabupaten Bengkulu Utara.
Kemudian soal transportasi darat, Helmi tidak memungkiri banyak jalan provinsi yang rusak, terutama di jalan gunung.
Soal pertanian, sambung Helmi pemprov sudah menggagas menjadikan provinsi yang konservasi. Di mana produksi hutan lindung bisa dimanfaatkan masyarakat tanpa harus merusak, salah satunya dengan menanam kopi.
Selain itu, jalan tol juga menjadi prioritas, dan masuk dalam Musrembang yang diusulkan langsung ke perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan ketua DPD. “Kita harapkan hasil dari Musrenbang ini dapat direalisasikan di tahun 2026,” demikian Helmi.
＼ Get the latest news ／
