Jakarta — Anggota DPD RI/MPR RI daerah pemilihan Bengkulu, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., mengikuti rangkaian agenda Komite IV DPD RI yang membahas efektivitas Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 hingga penyusunan pertimbangan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Salah satu agenda berlangsung di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Senin (31/8/2026), dengan menghadirkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, perwakilan BPS, dan perwakilan APKASI serta akademisi ekonomi, praktisi dan pakar ekonomi nasional. Rapat tersebut membahas efektivitas penggunaan TKD Tahun 2026 yang hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan DPD RI dalam penyusunan RAPBN Tahun 2027.
Destita mengatakan efektivitas TKD menjadi penting karena transfer dari pemerintah pusat memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Karena itu, penggunaan anggaran tidak cukup hanya dilihat dari tingkat serapan, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Apalagi kita tahu, Bengkulu masih sangat bergantung terhadap TKD. Jadi kita harap arah APBN dan penyaluran TKD ke Bengkulu bisa lebih diprioritaskan,” ujar Destita.
Apoteker Lulusan Universitas Indonesia itu menilai masukan dari BPKP menjadi bagian penting bagi DPD RI dalam melihat persoalan pengelolaan TKD secara lebih menyeluruh. Terutama bagi daerah, efektivitas transfer perlu dipastikan mampu mendukung kebutuhan pembangunan sesuai karakteristik dan prioritas masing-masing wilayah.
Destita berharap pembahasan RAPBN 2027 perlu melihat keseimbangan antara kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Pertimbangan DPD RI diharapkan dapat membawa perspektif daerah dalam pembahasan anggaran, sehingga kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat memiliki dampak yang lebih nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan.
“Pembahasan tersebut menjadi bagian dari tugas Komite IV dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan keuangan negara. Efektivitas TKD dan APBN sebagai bagian penting untuk memastikan kepentingan daerah, termasuk Bengkulu, tetap masuk dalam arah kebijakan fiskal nasional,” tutur Destita.
Dalam rapat tersebut, Yusuf Ateh menjelaskan bahwa pengawasan BPKP dilakukan secara menyeluruh dari sisi hulu hingga hilir. Pengawasan tidak hanya mencermati alokasi, perencanaan dan penyaluran TKD, tetapi juga memastikan dana yang disalurkan menghasilkan output dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari hasil pengawasan BPKP, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas TKD Tahun 2026. Pada sisi hulu, pemanfaatan data daerah sebagai dasar alokasi perlu diperkuat, sedangkan pada tahap perencanaan dan penyaluran diperlukan perencanaan yang lebih matang serta mitigasi sejak dini terhadap berbagai hambatan.
Pada sisi hilir, pembangunan fisik perlu diikuti pemanfaatan dan pengawasan pascakonstruksi. Hal ini penting agar infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi secara optimal dan tidak justru menambah beban terhadap ruang fiskal daerah.
