Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu akan membentuk Sentra Komando di seluruh daerah untuk memperkuat penanganan stunting dan kemiskinan berbasis data hingga tingkat desa dan kelurahan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhir Setiawan, di ruang kerjanya, Senin (8/6/2026). Pertemuan itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni dan Kepala DP3APPKB Provinsi Bengkulu.
Mian mengatakan pembentukan Sentra Komando merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Melalui program ini, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mengintegrasikan data kependudukan, stunting, dan kemiskinan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Menindaklanjuti SKB Empat Menteri, kami bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mendirikan Sentra Komando untuk penanganan stunting dan kemiskinan daerah. Di Bengkulu terdapat 129 kecamatan dan 1.513 desa/kelurahan yang nantinya menjadi basis pemutakhiran dan pemaparan data kependudukan, termasuk data kemiskinan dan stunting,” kata Mian.
Menurutnya, penguatan program Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu strategi penting dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan. Dengan perencanaan keluarga yang lebih baik, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat.
“Semakin optimal program KB diterapkan, semakin besar peluang keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.
Mian menambahkan Sentra Komando juga akan menjadi instrumen penguatan pembangunan dari tingkat desa. Data yang akurat dan terintegrasi diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan program yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhir Setiawan, mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi SKB Empat Menteri di daerah. Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan standar, pengawasan, dan evaluasi pelayanan Keluarga Berencana secara nasional.
“SKB Empat Menteri memastikan alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan aman, bermutu, dan terdistribusi secara merata,” jelasnya.
Ia berharap implementasi kebijakan tersebut dapat mendukung program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam mempercepat penurunan stunting serta pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
