BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dinonaktifkan agar segera melapor ke Dinas Sosial kabupaten/kota setempat. Penonaktifan tersebut merupakan dampak dari verifikasi dan pemutakhiran data secara nasional.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinsos Provinsi Bengkulu, Bukhri, menyampaikan berdasarkan pantauan melalui aplikasi SIKS-NG di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), tercatat sekitar 92.740 peserta di Bengkulu berstatus nonaktif per awal Februari 2026. Data itu bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti pembaruan sistem.
Menurut Bukhri, penonaktifan terjadi karena sejumlah faktor, seperti perubahan desil kesejahteraan, peralihan data dari DTKS ke DTSEN, hingga perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Warga yang penghasilannya sudah setara atau di atas UMR tidak lagi masuk kriteria penerima bantuan yang diperuntukkan bagi desil 5 ke bawah.
Selain itu, ditemukan pula persoalan penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), penggunaan data untuk pinjaman online, serta ketidaksesuaian data akibat informasi yang tidak akurat saat pendataan. Kondisi ini menyebabkan ada warga mampu yang tercatat sebagai penerima, sementara warga yang layak justru terdata di atas desil 5.
Pemerintah memastikan status tersebut masih dapat diperbaiki. Warga yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai masyarakat kurang mampu diminta segera mengajukan perbaikan data melalui Dinsos kabupaten/kota. Pengusulan ulang dapat dilakukan setiap bulan, umumnya pada tanggal 1 hingga 10.
Pemprov berharap masyarakat bersikap jujur saat pendataan agar program perlindungan sosial tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
