Bengkulu – Konsorsium PERMAMPU, yang terdiri dari 8 LSM penguatan perempuan di delapan provinsi di Sumatera, memperingati Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day/IWD) secara hybrid, Minggu (8/3/25).
Mengusung tema “Percepatan Aksi Perempuan Akar Rumput Menuju Kesetaraan Gender Inklusif”, perayaan ini fokus pada Gerakan Pencegahan Perkawinan Perempuan Usia Anak & ≤19 tahun. Acara ini menjadi puncak dari rangkaian kampanye pendidikan publik yang telah berlangsung sejak 1 Maret 2025.
Tujuan perayaan ini adalah meningkatkan kesadaran publik dan kelompok dampingan PERMAMPU tentang hambatan yang dihadapi perempuan dengan disabilitas, perempuan muda, dan perempuan lansia.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan keterampilan kader PERMAMPU dalam menjangkau dan melibatkan kelompok marginal tersebut dalam pengorganisasian perempuan, baik melalui Credit Union (CU) maupun akses layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di OSS&L – Puskesmas.
Sebagai upaya meningkatkan penjangkauan, PERMAMPU meluncurkan Buku Saku ‘Panduan Berinteraksi dengan Perempuan Penyandang Disabilitas’. Buku ini akan digunakan oleh para kader untuk menjangkau perempuan disabilitas dan lansia, memastikan mereka terlibat dalam gerakan perempuan yang digerakkan oleh PERMAMPU.
Acara ini dihadiri oleh 378 peserta, terdiri dari 366 perempuan dan 12 laki-laki, termasuk perempuan desa, lansia, muda, dan 25 penyandang disabilitas. Mereka adalah dampingan dan kader PERMAMPU, serta perwakilan dari delapan LSM anggota konsorsium. Turut hadir perwakilan pemerintah dari Puskesmas, P3A, BAPPEDA, dan Pengadilan Agama. Acara dibuka oleh Kepala P3A Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, SS, M.Si.
Dina Lumbantobing, Koordinator Konsorsium PERMAMPU, dalam sambutannya menyoroti tema perayaan yang selaras dengan himbauan UN Women dan konteks perempuan di Indonesia saat ini.
“Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, PHK massal, dan korupsi semakin memiskinkan rakyat, terutama perempuan dan kelompok marginal. Akses layanan kesehatan dan pendidikan semakin sulit akibat kesulitan ekonomi. Perempuanlah yang melahirkan bangsa ini, namun hak dan suara mereka masih sering terabaikan. Karena itu, perempuan, khususnya dampingan dan jaringan PERMAMPU, harus bergerak bersama menuju kesetaraan gender yang inklusif,” tegasnya.
Kepala Dinas P3A Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, dalam sambutannya meresmikan peluncuran Buku Saku PERMAMPU.
“Semoga buku ini menjadi panduan bagi kita semua dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas. Kami berharap ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi langkah konkret untuk memastikan setiap perempuan memiliki hak dan akses yang setara,” ujarnya.
Beberapa perwakilan perempuan, seperti Nurlela dari Riau, Sari Wangi (perempuan muda dengan disabilitas), Putri Rahayu (perempuan muda dari WCC Palembang), dan Suhairani (perempuan lansia dari Cahaya Perempuan Bengkulu), berbagi pengalaman mereka menghadapi hambatan dalam berpartisipasi aktif di masyarakat. Mereka menceritakan bagaimana keterlibatan dalam kegiatan PERMAMPU, seperti Credit Union dan pendidikan kritis, telah membantu mereka mengatasi tantangan tersebut.
Sekretariat PERMAMPU, yang diwakili oleh Ana Yunita Pratiwi, memaparkan upaya konsorsium dalam menjangkau perempuan disabilitas melalui pendataan langsung oleh kader dan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR). Dari 152 individu yang terdata di 25 kabupaten dampingan di 8 provinsi, 95 adalah perempuan dan 57 adalah laki-laki. Data ini menjadi dasar penyusunan strategi untuk mempercepat aksesibilitas bagi kelompok marginal.
Di akhir acara, PERMAMPU meluncurkan Buku Saku ‘Panduan Interaksi dengan Perempuan Penyandang Disabilitas’. Tanty, Koordinator Program LP2M Sumbar, memaparkan isi dan cara penggunaan buku tersebut. Buku ini dirancang untuk membantu lembaga anggota PERMAMPU dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan perempuan disabilitas, khususnya dalam layanan HKSR di Puskesmas.
Dina Lumbantobing menutup acara dengan menegaskan pentingnya gerakan ini. “Kita harus menggunakan data akurat untuk menentukan langkah tepat. Tugas NGO adalah membantu pemerintah memenuhi kebutuhan rakyat dengan menyediakan data yang valid. Disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima bantuan, tetapi harus diperkuat dengan akses yang layak,” ujarnya.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, memberikan akses lebih luas bagi perempuan disabilitas, dan memastikan tidak ada perempuan yang tertinggal dalam perjuangan mencapai kesetaraan gender. Termasuk memberikan ruang yang lebih baik bagi lansia, yang juga akan menjadi bagian dari kelompok disabilitas di kemudian hari,” tambahnya.
PERMAMPU berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap aksesibilitas bagi perempuan disabilitas dan mendukung gerakan perempuan akar rumput, khususnya dalam Gerakan Pencegahan Perkawinan Perempuan Usia Anak & ≤19 tahun.
＼ Get the latest news ／
