Bengkulu Selatan — Aspirasi masyarakat Kota Manna mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M, yang digelar di Cafa Resto, Senin malam (21/7/2025). Dalam forum dialogis tersebut, warga secara terbuka menyampaikan keluhan terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan permasalahan pendataan penerima bantuan sosial (bansos) serta kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu isu utama yang disoroti warga adalah sistem zonasi PPDB tahun 2025 yang dinilai tidak transparan dan merugikan siswa berprestasi. Warga mengeluhkan adanya praktik manipulasi domisili untuk mengakali sistem, serta dugaan titipan dalam proses penerimaan di sekolah favorit. Kondisi ini membuat siswa dengan prestasi akademik tinggi dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas hanya karena lokasi rumah mereka sedikit di luar zona yang ditetapkan.
Masyarakat juga meminta agar arah revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dapat menjamin akses pendidikan yang adil dan merata, serta mendorong adanya forum konsultasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga legislatif dalam menyusun kebijakan pendidikan.
Selain isu pendidikan, warga Kota Manna juga mengeluhkan keakuratan data sosial ekonomi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Banyak keluarga tidak mampu yang tidak tercatat sebagai penerima bansos maupun peserta JKN gratis, sementara yang sebenarnya mampu justru mendapatkan bantuan. Tidak adanya mekanisme koreksi atau pembaruan data yang mudah diakses publik menambah frustrasi masyarakat. Minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah juga memperburuk situasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Destita menyatakan akan mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah negeri di luar zona favorit. Ia juga akan mengupayakan forum konsultatif antara DPD RI dan pemangku kepentingan pendidikan di daerah guna membahas arah reformasi sistem PPDB dan Sisdiknas.
Terkait permasalahan data bansos dan JKN, ia berkomitmen untuk merekomendasikan audit partisipatif terhadap data DTSEN di Kota Manna, serta mendorong pemerintah daerah agar kembali mengaktifkan musyawarah kelurahan/desa dalam pemutakhiran data sosial ekonomi. Destita juga mendorong agar Kementerian Sosial membuka kanal digital dan luring aduan publik untuk memperkuat transparansi dan akurasi data penerima bantuan.
Kegiatan reses yang berlangsung hangat ini menjadi wadah penting untuk mempererat komunikasi antara masyarakat dan wakil daerah di Senayan. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan makan malam, serta komitmen dari DPD RI untuk terus mengawal aspirasi yang telah disampaikan.
