Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi Penerapan Budidaya Padi Model PM-AAS (Padi Model Modern-Advanced Agriculture System) di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (30/7/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bengkulu itu dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Hj. Mian.
Rakor tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional Kementerian Pertanian dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. PM-AAS merupakan model budidaya padi modern yang mengintegrasikan mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, dan digitalisasi pertanian.
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu, Shannora Yuliasari, mengatakan keberhasilan PM-AAS membutuhkan komitmen seluruh pihak. Menurutnya, target penerapan seluas 1 juta hektare merupakan upaya nyata agar seluruh petani dapat menikmati modernisasi pertanian.
“PM-AAS harus kita kawal bersama. Karena target 1 juta hektar bukan hanya angka, tapi tentang memastikan tidak ada petani dan tidak ada daerah yang tertinggal dalam modernisasi pertanian,” ujar Shannora.
Dalam laporannya, penerapan PM-AAS akan dilaksanakan pada lahan sawah eksisting, terutama sawah irigasi reguler, optimalisasi lahan (Oplah), maupun lahan yang didukung program CSR. Kementerian Pertanian memberikan dukungan berupa benih padi 70 kilogram per hektare, silika, dolomit, herbisida, pestisida, dan alat mesin pertanian (alsintan).
Hingga saat ini, Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang telah terkumpul mencapai 3.927 hektare atau sekitar 48 persen dari target. Pemerintah berharap proses pendataan dan pelaksanaan di lapangan dapat terus dipercepat agar target yang ditetapkan dapat tercapai.
Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Hj. Mian, menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh target penerapan PM-AAS tahun 2026 seluas 8.214 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya melakukan koordinasi dari kantor, tetapi juga aktif mengawal pelaksanaan program di lapangan.
“Saya harap Kabupaten/Kota turun langsung ke lapangan, bukan hanya di balik meja. Kita harus kawal kegiatan ini dengan optimal. Model ini dirancang untuk mendongkrak produksi padi secara signifikan bahkan berpotensi melipatgandakan hasil panen padi per hektar,” kata Mian.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berkomitmen mendukung program melalui optimalisasi lahan, penyaluran sarana produksi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, hingga penguatan hilirisasi pangan. Di sisi lain, Bengkulu masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat berupa benih, perbaikan jaringan irigasi, pupuk bersubsidi, alsintan, serta pengembangan hilirisasi pertanian.
Penanggung Jawab Swasembada Provinsi Bengkulu, Andi Muhammad Idil Fitri, S.E., M.M., mengatakan Bengkulu memiliki potensi besar dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Fokus program di daerah meliputi kegiatan reguler, optimalisasi lahan, cetak sawah, hingga perluasan luas tambah tanam.
“Di Bengkulu kami fokus pada program reguler, optimalisasi lahan, cetak sawah, hingga perluasan luas tambah tanam. Alhamdulillah, Bengkulu hampir tidak memiliki lahan rawan sehingga potensi optimalisasinya sangat besar. Kami berkomitmen mengawal setiap program Kementan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan petani di Bumi Merah Putih,” ujar Andi.
Rakor dihadiri Penanggung Jawab Swasembada Pangan, Penanggung Jawab Brigade Pangan Dr. Inneke Kusumawaty, S.TP., M.P., Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, koordinator dan penyuluh pertanian, manajer Brigade Pangan, serta jajaran BRMP Bengkulu. Agenda kegiatan meliputi penandatanganan Pakta Integritas pencapaian target PM-AAS 1 juta hektare, pemaparan sinergi dari Dinas TPHP, BWS Sumatera VII, Pupuk Indonesia, BULOG, Pertamina SubDrive, serta bimbingan teknis pembuatan alat tanam PM-AAS.
Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, BRMP Bengkulu optimistis penerapan PM-AAS dapat berjalan optimal dan meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Bengkulu. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu pendorong utama terwujudnya ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
