Seluma – Koordinator Publikasi Media Center Pemkab Seluma Ferry Sandria, M.I.Kom, menegaskan inovasi merupakan kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, inovasi bukan hanya menciptakan sesuatu yang baru, tetapi menghadirkan solusi yang lebih baik, efektif, dan bermanfaat bagi publik.
Hal itu Ia sampaikan dalam Seminar Daerah bertema “Pemuda Berdaya di Era Digital: Membuka Peluang Ekonomi Kreatif Daerah” yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah “Sinergi Peningkatan Indeks Inovasi Daerah untuk Seluma yang Berinovatif” di Gedung Daerah Pemkab Seluma, Rabu 3 Juli 2026.
Seminar dihadiri Bupati Seluma Teddy Rahman, S.E., M.M., yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Kabupaten Seluma, Cahyo D. Nenda, S.T., M.Si., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seluma, Drs. H. Erwan, M.Si., serta Kepala Bidang Penelitian Balitbang Seluma, Alvin Azhari, M.H.
Dalam pemaparannya, Ferry menjelaskan bahwa inovasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, hingga Peraturan Bupati Seluma Nomor 72 Tahun 2022. Regulasi tersebut memberikan ruang sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menyebut sasaran utama inovasi daerah adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Melalui inovasi, pemerintah dapat memangkas birokrasi yang panjang, mempercepat pelayanan, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat maupun pembangunan daerah.
Ferry menjelaskan inovasi daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Inovasi juga dapat berupa inovasi digital yang memanfaatkan teknologi informasi maupun inovasi non-digital yang menggunakan metode atau teknologi tepat guna dalam pelayanan masyarakat.
Menurutnya, sebuah inovasi harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya mengandung unsur pembaruan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak membebani masyarakat, mudah direplikasi, serta mampu mempermudah tugas aparatur maupun akses pelayanan publik. Karena itu, inovasi tidak harus berupa aplikasi yang rumit, tetapi dapat berupa penyederhanaan proses kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga mengingatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma wajib mengusulkan minimal satu inovasi setiap tahun sesuai tugas dan fungsinya. Kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja pimpinan OPD sekaligus mendorong terciptanya budaya inovasi secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, keberhasilan inovasi daerah turut berpengaruh terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, kemitraan, pelayanan publik, hingga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Ferry berharap seluruh OPD, pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat dapat aktif melahirkan berbagai terobosan yang memberikan dampak positif bagi daerah. Dengan semakin banyak inovasi yang lahir dan terdokumentasi dengan baik, Kabupaten Seluma diharapkan mampu meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain memaparkan materi tentang inovasi daerah, Ferry Sandria, M.I.Kom juga memberikan pembekalan mengenai teknik fotografi dan videografi menggunakan telepon pintar untuk mendukung publikasi kegiatan pemerintah. Menurutnya, dokumentasi pemerintahan modern tidak lagi sekadar menjadi bukti kehadiran pejabat dalam sebuah kegiatan, tetapi harus mampu menjadi instrumen keterbukaan informasi publik yang membangun kepercayaan masyarakat.
Ferry menjelaskan visual yang kredibel, informatif, dan menarik dapat memperkuat narasi kinerja pemerintah yang transparan, akuntabel, serta berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, pola dokumentasi kegiatan pemerintah perlu bergeser dari sekadar menampilkan aktivitas seremonial menuju visualisasi manfaat nyata yang dirasakan publik.
“Fokus dokumentasi harus beralih dari foto-foto seremonial menuju dokumentasi yang memperlihatkan interaksi, pelayanan, dan hasil program yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam materi fotografi, Ferry memperkenalkan beberapa teknik dasar pengambilan gambar seperti normal angle, low angle, dan high angle. Ia juga menjelaskan pentingnya komposisi foto melalui metode rule of thirds agar objek utama lebih menarik dan memiliki nilai informasi yang kuat.
Sementara dalam videografi, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga stabilitas kamera, menangkap ekspresi dan emosi objek, mengantisipasi momen penting, serta mengambil gambar dari berbagai sudut pandang. Menurutnya, video yang baik tidak hanya menampilkan kegiatan, tetapi juga mampu menceritakan pesan dan dampak yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
Ferry juga mengingatkan para admin media sosial dan pengelola website OPD agar memperhatikan unsur jurnalistik dalam setiap foto maupun video yang dipublikasikan. Dokumentasi harus mampu menjawab unsur siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana sehingga informasi yang disampaikan lebih lengkap, mudah dipahami, dan memiliki nilai publikasi yang tinggi.
Melalui pemanfaatan teknik fotografi dan videografi yang tepat, Ferry berharap seluruh perangkat daerah mampu menghasilkan konten informasi yang lebih profesional dan menarik. Dengan demikian, berbagai program dan capaian pembangunan Kabupaten Seluma dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat melalui berbagai platform digital.
