Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat hubungan strategis dengan kalangan dunia usaha melalui rapat koordinasi yang digelar di Balai Raya Semarak, Senin (18/5/2026). Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha guna mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni yang hadir mewakili gubernur menegaskan, keterlibatan pelaku usaha memiliki peran besar dalam mendukung berbagai program pembangunan. Rapat tersebut dihadiri perwakilan berbagai sektor usaha, Ketua Baznas Provinsi Bengkulu Romli, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, serta jajaran organisasi perangkat daerah.
Berbagai agenda strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari peluang investasi, kemudahan perizinan, penguatan sektor UMKM, hingga kontribusi dunia usaha melalui zakat mal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Herwan mengajak para pelaku usaha untuk berperan aktif tidak hanya dalam pengembangan ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat program sosial daerah melalui kerja sama bersama Baznas.
“Kami mengimbau para pelaku usaha untuk menjalin kerja sama dengan Baznas terkait pembayaran zakat. Baznas nantinya menyalurkan zakat dalam bentuk santunan maupun layanan kepada masyarakat,” ujar Herwan.
Ia menilai komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting agar kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif sesuai kebutuhan riil di lapangan. Aspirasi para pengusaha juga dinilai penting dalam merumuskan strategi ekonomi yang berkelanjutan.
Selain membahas penguatan ekonomi daerah, rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional untuk memetakan kondisi usaha secara komprehensif, termasuk perkembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, daya saing pelaku usaha, dan kondisi UMKM.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kami ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai struktur dan karakteristik usaha di Bengkulu. Data ini nantinya menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” jelas Win Rizal.
Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dan nasional untuk jangka panjang. Pendataan akan dilakukan melalui sistem pengisian mandiri secara daring mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, serta verifikasi lapangan langsung oleh petugas sensus mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
BPS memastikan seluruh informasi yang diberikan responden aman dan dilindungi undang-undang. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik dan dipublikasikan dalam bentuk agregat.
“Kami berharap seluruh pelaku usaha di Bengkulu dapat berpartisipasi aktif dan memberikan data yang jujur serta lengkap. Keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak,” tutup Win Rizal.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan BPS, Bengkulu diharapkan mampu memiliki fondasi data ekonomi yang lebih kuat untuk mendorong pembangunan yang inklusif, terarah, dan berdaya saing.
