Sabtu, Mei 9, 2026
Beranda Seluma DPRD Seluma Apresiasi Respons Cepat Pemda Tuntaskan Persoalan Infrastruktur dan Siltap Kades

DPRD Seluma Apresiasi Respons Cepat Pemda Tuntaskan Persoalan Infrastruktur dan Siltap Kades

0
4
Anggota DPRD Seluma, Febrinanda Putra Pratama.

Seluma – Legislator Febrinanda Putra Pratama mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Seluma yang dinilai mulai responsif dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Seluma dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai sejumlah persoalan penting yang sebelumnya ramai dikeluhkan masyarakat kini mulai menunjukkan progres nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyelesaian polemik penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa.

“Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, mulai dari jajaran bupati, wakil bupati, sekda, hingga seluruh jajaran yang telah mendengarkan masyarakat dengan baik,” ujar Febrinanda, Sabtu (9/5/2026).

Ia mencontohkan pembangunan Jembatan Simpang yang kini telah memasuki titik nol pengerjaan. Selain itu, akses menuju Pasar Sembayat juga disebut mulai dikerjakan oleh pemerintah daerah.

Febrinanda juga menyinggung persoalan siltap kepala desa yang sebelumnya sempat menuai polemik akibat kesalahan penafsiran dalam penerbitan surat keputusan (SK), sehingga pembayaran sempat tertunda selama empat bulan.

“Termasuk penyelesaian siltap kades yang sempat salah tafsir hingga tidak cair empat bulan. Alhamdulillah, laporan yang saya terima hari Jumat kemarin sudah mulai tuntas,” katanya.

Baca Juga:  Bupati Teddy Rahman Apresiasi Wakil Seluma dalam Pemilihan Bujang Gadis Bengkulu 2025

Pria yang juga menjabat Bendahara DPC PDI Perjuangan Seluma itu menilai langkah cepat pemerintah daerah patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar pola kerja seperti ini tidak hanya muncul setelah adanya tekanan atau kritik dari masyarakat.

“Pola ini jangan sampai terus berulang: harus dihajar dulu atau didemo dulu baru bergerak cepat. Seharusnya Pemda sudah peka dan tahu sejak awal,” tegasnya.

Menurut Febrinanda, pemerintah daerah ke depan harus membangun pola kerja yang lebih proaktif dan responsif terhadap persoalan masyarakat tanpa harus menunggu polemik berkembang di ruang publik. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi lagi salah tafsir dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat maupun perangkat desa.

“Semua yang dilakukan Pemda dan jajarannya saat ini sudah sangat baik. Ke depannya, mari kita ubah paradigma kerja menjadi lebih proaktif. Kita ingin pemerintah hadir sebelum masalah itu membesar,” ujarnya.

[wpforms id="149" title="true" description="true"]