Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat kapasitas bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Bendahara yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis (7/5/2026), di Ruang Hidayah I Kantor Walikota Bengkulu.

Asisten III Setda Kota Bengkulu Tony Elfian menegaskan, bendahara memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara melalui pengelolaan pajak atas setiap transaksi belanja daerah, mulai dari pemotongan, penyetoran hingga pelaporan pajak secara tepat.

“Pemahaman yang baik terhadap mekanisme perpajakan belanja SKPD sangat penting untuk menghindari kesalahan administratif maupun potensi sanksi di kemudian hari,” ujar Tony saat membuka kegiatan.

Menurutnya, pengelolaan perpajakan yang tertib menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Tony juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bengkulu untuk bekerja cerdas, tuntas, dan ikhlas demi menjaga kepercayaan publik.

Kegiatan ini diikuti 128 peserta yang terdiri dari 40 bendahara pengeluaran dan 88 bendahara pengeluaran pembantu dari seluruh perangkat daerah di Kota Bengkulu.

Baca Juga:  Kasus Pemalsuan KK untuk SPMB Berakhir Damai, Lurah Anggut Dalam Siap Ganti Kerugian Korban

Sosialisasi difokuskan pada peningkatan pemahaman bendahara mengenai berbagai jenis pajak dalam belanja SKPD sekaligus penguatan kemampuan penggunaan teknologi perpajakan digital melalui aplikasi CoreTax.

Hadir sebagai narasumber, jajaran Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Bengkulu Satu memberikan edukasi teknis terkait kewajiban perpajakan serta pendampingan penggunaan layanan digital Direktorat Jenderal Pajak.

Kepala KPP Pratama Bengkulu Satu Raden Rara Endah Patminingrum bersama Kepala BPKAD Kota Bengkulu Yudi Susanda turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas perpajakan.

Melalui langkah ini, Pemkot Bengkulu berharap seluruh bendahara semakin profesional dalam pengelolaan perpajakan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah maupun nasional.