Bengkulu – Tutupan hutan di Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penyusutan. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan berbagai risiko bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor.
Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Adi Junedi, mengatakan perubahan tutupan hutan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu bencana ekologis jika tidak dikelola secara berkelanjutan.
Berdasarkan analisis citra satelit yang dipaparkan KKI Warsi, luas tutupan hutan di Provinsi Bengkulu pada 2022 tercatat sekitar 653.422 hektare atau 32,4 persen dari total luas wilayah Bengkulu yang mencapai sekitar 2.016.425 hektare. Namun pada 2023 luas tutupan hutan menurun menjadi sekitar 645.116 hektare atau 31,99 persen.
Pada 2024, tutupan hutan kembali menyusut menjadi sekitar 643.961 hektare atau sekitar 31,93 persen dari total luas wilayah Bengkulu.
Adi menjelaskan berkurangnya tutupan hutan dipengaruhi berbagai tekanan terhadap kawasan hutan, mulai dari pembukaan lahan untuk ekstensifikasi pertanian, alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, hingga aktivitas perambahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Menurutnya, kerusakan hutan di wilayah hulu dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Erosi tanah yang terjadi di kawasan hulu dapat terbawa aliran sungai dan mengendap di muara sehingga memicu sedimentasi.
“Kondisi ini dapat meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir, terutama ketika curah hujan tinggi,” kata Adi.
Selain itu, berkurangnya tutupan hutan juga dapat menyebabkan menurunnya debit air yang mengalir ke kawasan persawahan. Hal ini berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian masyarakat.
Topografi Bengkulu yang didominasi wilayah perbukitan juga membuat daerah ini semakin rentan terhadap bencana longsor apabila tutupan hutan terus berkurang.
Karena itu, KKI Warsi mendorong berbagai upaya mitigasi perubahan iklim melalui penguatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Langkah tersebut antara lain memperkuat inisiatif masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat tapak.
Selain itu, pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal juga dinilai penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada komoditas mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah produk.
Melalui langkah tersebut diharapkan pengelolaan hutan di Bengkulu dapat berjalan lebih berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim.
