BENGKULU – Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menyambut positif wacana Pemerintah Pusat yang akan mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Dedy, jika skema tersebut direalisasikan, maka akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau skema itu terjadi, tentu Alhamdulillah. Kita akan memiliki ruang fiskal yang lebih lapang sehingga bisa membangun lebih banyak,” ujar Dedy.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai. Karena itu, Pemerintah Kota Bengkulu berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan kebijakan tersebut.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran dan efisiensi belanja, Dedy menegaskan pembangunan di Kota Bengkulu tetap berjalan. Pemerintah kota telah melakukan penyesuaian anggaran dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan, lampu penerangan jalan, dan perbaikan drainase untuk mengatasi banjir.
“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan perbaikan jalan, lampu jalan, dan drainase. Karena itu anggaran yang ada kami fokuskan untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Dedy juga memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sejalan dengan program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Walaupun efisiensi, saya pastikan tidak ada pengurangan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal,” tegasnya.
