Jakarta – Senator Apt Destita Khairilisani, S.Farm., MSM menyoroti rencana pemerintah memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi melemahkan otonomi daerah yang seharusnya mendorong kemandirian fiskal.
“Daerah membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan layanan dasar, membayar aparatur, hingga membangun infrastruktur. Jika TKD dipangkas, daerah akan semakin terbebani dan pelayanan publik bisa terganggu,” kata Destita, Jumat (12/9/2025).
Senator asal Bengkulu itu mengungkapkan, dampak pemotongan TKD tahun 2025 sudah terasa langsung di lapangan. Beberapa program pelayanan publik, khususnya bagi kelompok rentan, harus dipangkas. Salah satunya, program jemput bola pendataan administrasi kependudukan untuk disabilitas, lansia, hingga gelandangan tidak lagi berjalan optimal.
Destita juga menyoroti keterbatasan APBN Bengkulu sebesar Rp2,9 triliun. Ia menilai, jika TKD dikurangi, kemampuan fiskal daerah akan semakin sempit dan tidak sejalan dengan visi pembangunan yang diusung pemerintah daerah.
“Hal ini bisa menghambat program Bantu Rakyat yang menjadi prioritas di Bengkulu,” tegasnya.
Dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI, Senin (8/9/2025), lembaga tersebut telah menyampaikan pertimbangan agar pemerintah tidak menurunkan alokasi TKD. DPD menilai, pemangkasan TKD berisiko menghambat pemerataan pembangunan antarwilayah.
Adapun dalam RAPBN 2026, pemerintah mengusulkan alokasi TKD sebesar Rp650 triliun. Angka ini menurun 24,7 persen dibanding proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun, dan 29,3 persen dibanding realisasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menyampaikan realisasi TKD untuk Bengkulu hingga Juli 2025 telah mencapai Rp5,89 triliun atau 58,67 persen dari pagu Rp10,4 triliun. Ia menambahkan, rincian TKD per daerah untuk tahun 2026 baru akan ditetapkan sekitar akhir Oktober.
