Jakarta – Senator DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM, mengingat pemerintah daerah di provinsi Bengkulu untuk menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan dalam Rancangan APBN 2026. Senator Kerudung Putih menilai, pemangkasan ini berpotensi menekan kemampuan fiskal pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang sangat bergantung pada dana pusat.
“Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah alternatif agar pelayanan publik tidak terhenti,” ujar Destita di Jakarta, Minggu (6/9).
Sebelumnya, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati postur sementara RAPBN 2026 pada Kamis (4/9). Dalam kesepakatan itu, alokasi TKD ditetapkan hanya Rp650 triliun atau berkurang 29,34 persen dari APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Menurut Apoteker lulusan Universitas Indonesia itu, pemangkasan dapat berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada pusat, tetapi mulai berani menggali potensi fiskal lokal, memanfaatkan aset daerah, dan membuka ruang investasi.
“Daerah harus inovatif, tetapi jangan dengan cara instan seperti menaikkan pajak atau retribusi yang membebani rakyat. Semua harus melalui dialog dengan pemangku kepentingan,” tegasnya.
Provinsi Bengkulu memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total belanja daerah. Porsi ketergantungan Bengkulu pada dana pusat bahkan mencapai lebih dari 65% dari total kebutuhan belanja daerah.
Senator mengajak Pemda harus cermat dalam melihat potensi pengelolaan pendapatan daerah. Beberapa peluang yang belum terkelola dengan baik yang dapat dimanfaatkan misalnya saja dari segi pariwisata, hilirisasi pertanian maupun produk perikanan yang tentunya dapat mendongkrak nilai jual komoditas daerah.
Dengan begitu bukan hanya PAD yang meningkat namun juga kemampuan masyarakat mengelola potensi ekonomi. Apoteker Destita juga mengingatkan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai bila pembangunan di pusat dan daerah berjalan seimbang.
“Kami akan mengawal isu ini agar pembangunan daerah dapat selaras dan kesejahteraan masyarakat tidak dikorbankan atas nama efisiensi semata,” pungkasnya.
＼ Get the latest news ／
