Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan verifikasi besar-besaran terhadap data penerima bantuan sosial (Bansos) di seluruh kabupaten dan kota. Hasilnya, ribuan warga resmi dicoret karena dinilai sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifanedi Yusda, mengatakan proses validasi ini dilakukan untuk memastikan penyaluran Bansos tetap tepat sasaran. Dari hasil pengecekan, ditemukan berbagai penyimpangan data, mulai dari penerima ganda, pemilik kendaraan mewah, hingga warga yang terdeteksi bermain judi online.
“Ada ribuan nama yang dihapus. Data yang tidak layak langsung kita coret,” tegas Swifanedi, Minggu (2/11/2025).
Ia menjelaskan, verifikasi lapangan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota, sementara Dinsos provinsi berperan sebagai pengawas untuk menjamin integritas data dan efektivitas program.
Bantuan yang terdampak penghapusan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut Swifanedi, proses penyaringan masih berjalan sehingga jumlah penerima yang dihapus kemungkinan akan bertambah.
“Daerah masih melakukan verifikasi, jadi data belum final. Untuk BLT juga masih dalam tahap pengecekan ulang,” jelasnya.
Berdasarkan hasil sementara, Kabupaten Seluma mencatat jumlah penerima yang tidak lolos verifikasi tertinggi untuk program PKH, sedangkan Kabupaten Rejang Lebong menempati posisi teratas untuk bantuan sembako dan BLT.
Swifanedi menegaskan, langkah tegas ini penting agar program Bansos benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Provinsi hanya memantau, tapi prinsipnya jelas — bantuan harus tepat sasaran,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki akurasi data sekaligus meminimalisasi penyalahgunaan bantuan sosial di Provinsi Bengkulu.
