Jakarta – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Kerja bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Selasa (9/9). Agenda ini juga membahas rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, serta sinergi program kerja antara BNN dan DPD RI.
Rapat yang dihadiri langsung Kepala BNN RI, Irjen Pol. Drs. Suyudi Ario Seto, tersebut menjadi wadah bagi senator untuk menyampaikan masukan terkait strategi pencegahan dan penanggulangan narkotika di daerah.
Senator asal Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM, dalam kesempatan itu menyoroti masih minimnya keberadaan kantor BNN di Provinsi Bengkulu. Saat ini, hanya terdapat satu kantor BNN provinsi, dua BNN kota, dan satu BNN kabupaten. Padahal Bengkulu memiliki sembilan kabupaten dan satu kota.
“Dari total 10 daerah, baru ada empat kantor BNN. Kami mohon kiranya dapat dipertimbangkan penambahan kantor BNN di Bengkulu. Atau, jika belum memungkinkan, paling tidak ada inovasi berupa mobil rehabilitasi keliling (Reling) yang bisa menjangkau masyarakat di daerah-daerah,” ungkap Destita.
Menurutnya, kondisi geografis Bengkulu yang luas serta terbatasnya jumlah kantor BNN membuat akses masyarakat terhadap layanan pencegahan dan rehabilitasi narkotika masih belum merata. Dengan adanya mobil rehabilitasi keliling, layanan tersebut bisa lebih mudah dijangkau masyarakat di daerah terpencil.
“Mobil reling ini penting sebagai alternatif layanan, mengingat generasi muda sangat rentan terpapar narkotika. Dengan fasilitas ini, masyarakat tidak harus jauh-jauh ke kota besar untuk mendapatkan layanan rehabilitasi,” tambahnya.
Destita berharap masukan ini dapat menjadi perhatian serius BNN dalam menyusun kebijakan ke depan, sehingga upaya pemberantasan narkoba tidak hanya terfokus di perkotaan, tetapi juga menyentuh seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu.
＼ Get the latest news ／
