Mukomuko — Pemerintah Kabupaten Mukomuko bergerak cepat menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput dan mendorong kemandirian desa.
Kepala Disperindagkop-UKM Mukomuko, Nurdiana, SE., MAP mengatakan, saat ini koordinasi lintas instansi terus dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta kementerian terkait melalui serangkaian rapat virtual.
“Beberapa hari terakhir kami sudah ikut Zoom dengan Kemenko dan kementerian lain untuk bahas teknis pembentukan koperasi ini,” ujarnya, Senin (21/4).
Tahap awal yang harus dilakukan desa adalah menggelar musyawarah desa khusus (Musdessus) untuk menentukan pengurus, anggota, jenis usaha, serta mekanisme pengelolaan koperasi. Setelah itu, koperasi wajib menyusun AD/ART sebagai syarat dasar legalitas sebelum didaftarkan ke notaris.
“Koperasi ini harus punya badan hukum. Jadi bukan cuma seremonial, tapi benar-benar bisa jalan dan profesional,” tegas Nurdiana.
Soal biaya pengurusan legalitas koperasi, Nurdiana menyebut masih dalam pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah. Belum dipastikan apakah akan dibiayai lewat APBN, APBD, atau sumber lain.
“Masih dibicarakan, belum ada keputusan final,” katanya.
Untuk mempercepat pembentukan koperasi, Pemkab Mukomuko juga akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang melibatkan OPD, pendamping desa, dan pihak terkait lainnya.
Koperasi Merah Putih nantinya bisa menjalankan berbagai usaha, seperti simpan pinjam bagi UMKM, usaha pangan, distribusi kebutuhan pokok seperti gas LPG, hingga menjadi mitra program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemkab akan dukung penuh. Mulai dari sosialisasi, pendampingan, sampai pemantauan. Harapannya koperasi ini benar-benar jadi motor penggerak ekonomi desa,” tutup Nurdiana. (Red)
＼ Get the latest news ／
