Bengkulu – Polemik penerimaan siswa baru di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu memasuki babak baru. Sejumlah orang tua dan siswa yang merasa dirugikan akibat dugaan maladministrasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, mendatangi Sekretariat Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt Destita Khairilisani, S.Farm., MSM.
Mereka mengadukan persoalan terkait anak-anak yang sebelumnya sudah belajar di sekolah tersebut, namun tiba-tiba dinyatakan tidak terdaftar dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Kondisi ini membuat mereka terancam kehilangan hak untuk tetap bersekolah di SMAN 5.
“Anak kami sudah ikut belajar dari awal, tapi mendadak dianggap tidak masuk Dapodik. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kami hanya minta hak agar anak-anak tetap bisa bersekolah di SMA 5,” kata salah satu wali murid.
Ia juga menyoroti tidak terbukanya data penerimaan dari pihak sekolah. Menurutnya, data jumlah siswa justru diperoleh dari Ombudsman, bukan dari sekolah. “Setelah dicek, ternyata ada siswa cadangan yang dimasukkan, sementara anak-anak kami malah dikeluarkan. Ini jelas menimbulkan tanda tanya,” imbuhnya.
Menanggapi aduan tersebut, Senator Destita mengaku telah menerima banyak laporan terkait dugaan kejanggalan dalam proses SPMB. Ia menyebut, siswa yang namanya tidak tercatat di Dapodik sebenarnya sudah mendaftar sesuai prosedur, namun tiba-tiba diminta mencari sekolah lain.
“Bahkan ada laporan pengumuman penerimaan yang jadwalnya berubah-ubah tanpa penjelasan resmi. Awalnya jam 5 sore, lalu bergeser tengah malam, bahkan mundur ke tanggal 6. Kondisi ini wajar memunculkan dugaan adanya permainan kuota,” ungkap Destita.
Ia menyoroti pula dampak psikologis yang dialami para siswa. Beberapa di antaranya mengalami tekanan mental serius, bahkan sampai ada yang berkonsultasi ke psikolog. “Tadi ada cerita, ada siswa yang sampai terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan ada orang tua yang meninggal akibat kecelakaan setelah stres memikirkan anaknya,” ucapnya prihatin.
Ironinya, selama mengikuti kegiatan belajar, siswa-siswa tersebut tidak mendapat kursi maupun program makan bergizi gratis karena tidak terdata di Dapodik.
Destita menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ombudsman Provinsi Bengkulu dan menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ia berharap hasil tersebut diumumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Kami meminta sekolah, Dinas Pendidikan, dan Pemprov Bengkulu agar mengedepankan hati nurani. Jangan sampai masa depan anak-anak ini dikorbankan hanya karena praktik kuota yang tidak transparan,” tegasnya.
＼ Get the latest news ／
