Bengkulu – Masyarakat Kota Bengkulu menyampaikan sejumlah aspirasi dan kekhawatiran terkait persoalan lingkungan hidup, khususnya meningkatnya konflik antara manusia dan harimau Sumatra di daerah penyangga kawasan hutan lindung dan taman nasional.
Hal ini terungkap dalam kegiatan reses Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M yang digelar di Café Tempua Danau Dendam, Selasa siang (29/7/2025).
Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari agenda reses DPD RI berdasarkan surat Nomor B/RP.00.01/1947/DPDRI/VII/2025 tersebut, masyarakat menyoroti bahwa insiden konflik satwa-manusia semakin sering terjadi, terutama di wilayah Bengkulu Utara dan Seluma. Mereka menyebut, perlindungan terhadap satwa dilindungi seperti harimau Sumatra belum dibarengi dengan jaminan keselamatan dan penghidupan bagi warga di sekitar habitat satwa tersebut.
Selain itu, masyarakat mengeluhkan minimnya edukasi konservasi di tingkat sekolah dan komunitas lokal, serta keterlibatan generasi muda yang masih terbatas dalam kampanye pelestarian spesies terancam punah. Praktik perambahan hutan, perluasan kebun sawit, dan pembangunan infrastruktur juga disebut sebagai faktor yang mempersempit habitat alami harimau dan meningkatkan risiko konflik.
Warga juga menilai bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan kawasan konservasi dan perdagangan ilegal satwa masih lemah. Oleh karena itu, mereka mendorong agar pendekatan konservasi ke depan melibatkan kearifan lokal serta partisipasi aktif masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Apt. Destita Khairilisani menyampaikan komitmen untuk menyampaikan isu ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta mendorong peningkatan upaya mitigasi konflik melalui koordinasi dengan BKSDA dan pengelola taman nasional. Ia juga menekankan pentingnya menyusun rencana aksi lokal konservasi harimau yang melibatkan masyarakat.
Sejumlah rekomendasi pun disampaikan dalam pertemuan ini, antara lain:
-
Pembentukan satgas khusus di daerah rawan konflik manusia-harimau.
-
Penguatan sistem deteksi dini dan kompensasi kerugian bagi warga terdampak.
-
Edukasi konservasi yang lebih sistematis di sekolah dan komunitas lokal.
-
Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku perusakan dan perdagangan ilegal satwa.
-
Pemulihan kawasan hutan kritis serta pengembangan ekonomi berbasis konservasi seperti ekowisata dan agroforestri.
Kegiatan reses ini menjadi ruang silaturahmi serta memperkuat sinergi antara Anggota DPD RI dan masyarakat dalam merumuskan solusi berbasis aspirasi lapangan. Acara diakhiri dengan sesi diskusi, foto bersama, dan makan siang bersama peserta.
