Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Mabes Polri segera menangkap dan memproses hukum personel Brimob yang melindas pengendara ojek online (Ojol) bernama Moh. Umar Aminudin saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. IPW menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana sekaligus pelanggaran prosedur pengamanan obyek vital negara.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan prinsip pengamanan obyek vital adalah memastikan keamanan gedung serta orang-orang yang berada di dalamnya. Ketika obyek vital sudah aman, aparat tidak dibenarkan melakukan tindakan represif yang berlebihan, apalagi terhadap warga sipil yang tidak membahayakan petugas maupun obyek vital.
“Pengejaran hingga melindas pengemudi ojek online jelas bentuk pelanggaran prosedur. Dalam video yang beredar, terlihat kendaraan taktis (rantis) Brimob justru masuk ke dalam kerumunan dan tidak berada dalam posisi yang seharusnya untuk mengontrol massa aksi,” tegas Sugeng, Jumat (29/8).
Menurutnya, posisi rantis yang terlalu dekat dengan massa aksi dan bergerak tanpa kendali komando berpotensi membahayakan keselamatan polisi maupun masyarakat. Kondisi itu tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menunjukkan lemahnya manajemen pengamanan.
“Rantis seharusnya berjarak dari massa agar bisa melakukan kontrol pengamanan. Fakta di lapangan menunjukkan rantis bergerak sendiri, bahkan sampai melarikan diri dari kejaran massa. Dalam kondisi seperti itu, potensi jatuhnya korban lain sangat besar,” tambahnya.
IPW mendesak agar personel Brimob yang bertindak brutal tersebut dijerat dengan proses kode etik maupun pidana. Selain itu, IPW juga meminta Polri melakukan evaluasi total terhadap pola pengamanan obyek vital, khususnya di DPR RI, agar lebih profesional dan terukur.
“Penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa warga sipil akibat tindakan aparat. Jika dibiarkan, hal ini justru akan memicu kemarahan masyarakat yang lebih besar terhadap pemerintah dan kepolisian,” pungkas Sugeng.
＼ Get the latest news ／
