
Kendari – Di tengah pesatnya laju investasi di sektor pertambangan yang menjadi salah satu pilar utama ekonomi Sulawesi Tenggara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Imigrasi) Sultra mengambil langkah proaktif untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA).
Melalui “Operasi Wirawaspada Tahun 2025” yang terencana, tim dari Kanwil Imigrasi Sultra menyisir salah satu kawasan industri strategis di Kabupaten Kolaka pada hari Kamis (17/7/2025).
Kegiatan ini bukan merupakan operasi dadakan, melainkan bagian dari program pengawasan serentak berskala nasional yang diamanatkan sepanjang tahun 2025. Tujuannya jelas: mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran keimigrasian, sekaligus memastikan bahwa kehadiran tenaga kerja asing memberikan kontribusi positif yang maksimal bagi negara dan daerah.
Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil Imigrasi Sultra, Heru Hartono, yang memimpin langsung jalannya operasi, menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah preventif dan humanis.
“Operasi Wirawaspada 2025 adalah mandat nasional dalam hal ini perintah direktorat Jenderal Imigrasi untuk menegakkan hukum keimigrasian secara terukur, dalam rangka melakukan pengawasan serta pembinaan,” ujar Heru Hartono saat dihubungi dari Kendari, Jumat (18/7).
Ia menekankan bahwa menjaga iklim investasi yang kondusif adalah prioritas. “Investasi dan kehadiran tenaga ahli asing sangat kami dukung, namun semuanya harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Kepatuhan adalah kunci. Kami ingin memastikan keberadaan mereka memberikan dampak positif bagi ekonomi, tanpa menimbulkan potensi kerawanan sosial maupun keamanan,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, tim Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra memfokuskan pemeriksaan pada aspek kepatuhan administratif. Petugas secara teliti memeriksa kesesuaian antara data pada dokumen keimigrasian—seperti paspor dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)—dengan aktivitas riil yang dilakukan oleh para WNA di lapangan. Verifikasi ini mencakup pengecekan jabatan yang tertera di izin kerja dengan tugas yang diemban sehari-hari.
Langkah pengawasan di Kolaka dipandang sangat strategis, mengingat kabupaten tersebut merupakan salah satu pusat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang banyak menyerap tenaga kerja, termasuk dari luar negeri. Dengan demikian, pengawasan yang ketat untuk memitigasi risiko penyalahgunaan izin tinggal maupun pelanggaran lainnya, sekaligus melindungi kedaulatan negara.