Bengkulu – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, secara resmi mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu yang baru, Sugimulyo, di Balai Raya Semarak, Senin (20/10).
Pengangkatan ini menandai pergantian tugas dari Kepala Perwakilan sebelumnya, Faeshol Cahyo Nugroho.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Bengkulu, saya menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang baru. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi demi kemajuan Bengkulu yang kita cintai bersama,” ujar Gubernur Helmi.
Gubernur menegaskan bahwa BPKP memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai mitra pengawasan, tetapi juga mitra pembangunan bagi pemerintah daerah.
“Kehadiran BPKP di Bengkulu menjadi penjaga mutu tata kelola, sekaligus pemberi nilai tambah dalam setiap kebijakan dan program pembangunan,” jelasnya.
Helmi berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan BPKP terus diperkuat. Menurutnya, pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan bagi kepentingan rakyat dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi hasil.
“Kami juga berharap BPKP dapat terus mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang lebih matang di seluruh perangkat daerah, serta memperkuat manajemen risiko dan pencegahan korupsi. Dengan begitu, pembangunan di Bengkulu dapat berjalan bersih, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Iwan Taufik Purwanto, yang hadir mewakili Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh.

Berita Terbaru
Opini Gede Pasek Suardika: Sadapan dan Kekuasaan
Jepang Perketat Syarat Izin Tinggal, Skrining TBC Jadi Kewajiban WNI
160 Mitra Dapur MBG Bengkulu Protes Kebijakan BGN, Siapkan Aksi 10 November Jika Tak Dipenuhi
Astronom Temukan Planet Diduga Kaya Karbon di Angkasa, Dijuluki Planet Berlian
25 Atlet Seluma Ikuti POPDA Bengkulu 2026, Turun di Lima Cabor
Desa Bukit Peninjauan II Dinilai sebagai Percontohan Desa Antikorupsi 2026