Kepahiang — Pemerintah Kabupaten Kepahiang bersama DPRD Kabupaten Kepahiang menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 serta KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026. Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD Kepahiang di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (10/8/2026).
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP., mengatakan kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan rancangan APBD 2027 dan rancangan APBD Perubahan 2026. Penyusunannya mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
“Kesepakatan ini menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026,” kata Zurdi Nata.
Untuk APBD 2027, Pemkab Kepahiang mengusung tema pembangunan “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah.” Tema tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Bengkulu serta kebutuhan dan potensi daerah.
Zurdi mengatakan terdapat empat prioritas pembangunan pada 2027. Prioritas itu meliputi penguatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan lingkungan dan mitigasi bencana, peningkatan pendapatan berbasis potensi daerah, optimalisasi birokrasi dan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp657,216 miliar. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp735,542 miliar sehingga terdapat defisit Rp78,326 miliar sebelum memperhitungkan pembiayaan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp0 dan pengeluaran pembiayaan Rp2 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat minus Rp2 miliar dan defisit setelah pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp80,326 miliar.
Bupati menjelaskan angka defisit tersebut masih akan dibahas dalam pembahasan rancangan APBD 2027. Pemerintah daerah menargetkan APBD yang ditetapkan nantinya berada dalam kondisi anggaran yang seimbang sesuai ketentuan.
Sementara untuk perubahan APBD 2026, pemerintah daerah mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah.” Empat prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, pemenuhan infrastruktur dan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi melalui sektor manufaktur, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.
Pada perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp658,256 miliar dan belanja daerah diproyeksikan Rp756,964 miliar. Sementara pembiayaan terdiri atas penerimaan Rp4,351 miliar dan pengeluaran Rp2 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,351 miliar.
Berdasarkan proyeksi tersebut, defisit anggaran setelah pembiayaan diperkirakan mencapai sekitar Rp96,357 miliar. Angka tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan 2026.
“Sehingga pada penetapannya APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat mencapai kondisi anggaran yang seimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Zurdi.
Zurdi berharap kesepakatan yang telah ditandatangani bersama DPRD dapat menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan agar kebijakan pembangunan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
