Bengkulu — Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si, menegaskan pentingnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti rapat penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi GDPK di Balai Pelatihan dan Pengembangan (Balatbang) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
Menurut Khairil, GDPK bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi menjadi acuan strategis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pembangunan berbasis data kependudukan.
“Mau tidak mau, GDPK harus ditangani dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini merupakan urusan wajib yang harus disadari semua tingkatan pemerintahan, dari kabupaten/kota hingga provinsi,” tegasnya.
Khairil menjelaskan, saat ini pemerintah di Bengkulu, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kehadiran GDPK akan sangat membantu proses perencanaan tersebut.
“Kegiatan hari ini memberikan gambaran betapa pentingnya GDPK dan bagaimana menyusunnya. Sehingga GDPK ini menjadi bahan dalam menyusun RPJMD,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan kependudukan adalah persoalan manusia yang menjadi pusat arah pembangunan. Oleh karena itu, jika GDPK sudah tersusun dengan baik dan fokus, maka perencanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan menyentuh kepentingan masyarakat.
Kegiatan penyusunan GDPK ini diharapkan mampu memacu daerah untuk lebih serius dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kependudukan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Bengkulu.
“Saya meminta agar pemerintah daerah segera menyusun GDPK dan menjadikannya salah satu indikator dalam RPJMD, sehingga peta jalan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat benar-benar ada,” tutup Khairil.
