Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) akan resmi dimulai pada Mei 2025. Sosialisasi kebijakan ini sudah menjangkau seluruh pelosok Tanah Air, termasuk dukungan pendanaan untuk sekolah swasta dari sejumlah pemerintah daerah.
“Beberapa pemerintah daerah bahkan sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu sekolah swasta,” ujar Mu’ti saat konferensi pers di Perpustakaan Kemendikdasmen, Jumat (11/4/2025).
Tak hanya itu, Kemendikdasmen juga akan memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional. Tes ini bersifat opsional dan tidak memengaruhi kelulusan siswa, namun dirancang sebagai alat evaluasi mutu pendidikan secara nasional.
TKA untuk siswa kelas 12 akan digelar mulai November 2025 dan langsung dikelola oleh pemerintah pusat. Sementara TKA untuk kelas 9 dan 6 dijadwalkan pada Februari atau Maret 2026, dengan koordinasi yang berbeda: TKA SMP dikoordinasi oleh pemerintah provinsi, sementara TKA SD dikelola oleh kabupaten/kota, dengan soal yang disiapkan bersama antara pusat dan daerah.
Sebagai langkah awal untuk menyukseskan kebijakan ini, Kemendikdasmen akan menggelar Konsolidasi Pendidikan Dasar dan Menengah pada 28–30 April 2025 di Balai Kemendikdasmen, Sawangan, Depok. Forum ini menggantikan Rembuk Pendidikan Nasional yang selama ini rutin diadakan setiap tahun.
“Kita ubah namanya karena istilah ‘rembuk’ bisa terdengar seperti ‘remuk’. Konsolidasi lebih tepat dan mencerminkan semangat kolaborasi dan koordinasi,” jelas Mu’ti.
Konsolidasi ini akan melibatkan para kepala dinas pendidikan dari seluruh daerah, perwakilan UPT, organisasi pendidikan, guru, media, hingga Forum Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Fortadik). Tujuannya jelas: memperkuat sinergi dan mencegah kebingungan kebijakan di masa mendatang.
Menariknya, dalam forum tersebut juga akan dibahas peluncuran tiga program unggulan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ketiganya adalah transfer langsung tunjangan untuk guru honorer, digitalisasi pendidikan melalui smart classroom di 200 sekolah, dan renovasi fasilitas pendidikan di berbagai wilayah.
Peluncuran program ini rencananya akan dilakukan langsung oleh Presiden. “Soal lokasi peluncuran masih kami koordinasikan. Bisa saja di Jakarta, bisa juga di daerah lain, tergantung jadwal Presiden,” tutup Mu’ti. (Red)