Jakarta – Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), Abdurrahman Mohammad (AM) Fachir menampik kabar adanya dualisme yang merundung organisasinya. Ia menilai kepengurusannya pada PMI periode 2024-2029 sesuai dengan mekanisme organisasi.
“Saya tidak melihat ada isu dualisme PMI, karena pengurus yang sah prosesnya sesuai dengan AD/ART kita, dengan statuta kita,” ujar AM Fachir saat berbincang bersama Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 9 April 2025.
Kisruh dualisme bermula saat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke 22, di Jakarta 8-10 Desember 2024. Pada Munas tersebut, Jusuf Kalla (JK) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI untuk keempat kalinya.
Sementara Agung Laksono yang dinyatakan gagal menjadi calon Ketua Umum PMI kemudian mengadakan Munas tandingan bersama para pendukungnya. Dari Munas tandingan itu, Agung Laksono terpilih sebagai Ketua Umum PMI. Namun akhirnya, Kementerian Hukum menyelesaikan sengketa itu dan mengesahkan kepengurusan PMI yang diketuai Jusuf Kalla, pada Jumat, 20 Desember 2024.
Kendati demikian, dualisme PMI kembali mencuat setelah kubu Agung Laksono melakukan audiensi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025. Audiensi tersebut membahas persoalan Munas PMI ke-22 yang berakibat munculnya dualisme kepengurusan.
Menurut AM Fachir, Munas versi JK didukung lebih dari 50 persen peserta Munas yang berasal dari 493 perwakilan PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota.. Sehingga keseluruhan hasil Munas merupakan keputusan yang sah.
“Semua diikuti pengurus seluruh Indonesia. Kita ada 493 (Peserta Munas) dari berbagai provinsi, kabupaten/kota yang ikut serta. Karena melebihi dari 50 persen, jauh itu, ya jadi konsensus,” kata dia.
Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014-2019 itu menekankan kepengurusannya sudah diakui di tingkat nasional, bahkan Internasional. Salah satunya dari Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional atau International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).
“Ketika selesai menyelenggarakan Munas dan terpilih pengurus Pak JK sebagai ketua, baik Presiden (IFRC) dan Sekretaris Jenderal Federasi memberikan ucapan selamat. Berbagai
macam perhimpunan nasional juga mengucapkan selamat. Jadi buat kita sudah tidak ada isu (dualisme). Sudah selesai,” ucapnya.
AM Fachir menambahkan, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 itu tidak pernah ngotot maju sebagai Ketua Umum PMI sejak pertama menjabat pada periode 2009-2014.
“Untuk dimaklumi, Pak JK itu tidak pernah mengajukan diri. Dia selalu diminta oleh pengurus daerah untuk menjadi ketua, sejak periode pertama,” katanya. “Lihat track record, lah (pengalaman JK),” dia menambahkan.
＼ Get the latest news ／
