Ruang Fiskal Terbatas, Pemkot Bengkulu Tetap Prioritaskan Kesejahteraan Warga

Bengkulu – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat turut berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah, termasuk dalam memenuhi sejumlah kebutuhan belanja pegawai. Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mengatakan kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dalam menentukan skala prioritas.

Dedy mengungkapkan, salah satu pos belanja yang terdampak kebijakan efisiensi adalah pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena itu, penyusunan dan penggunaan anggaran harus dikawal secara ketat agar setiap alokasi benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kebijakan efisiensi ini turut berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi sejumlah pos belanja, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” ujar Dedy saat berdialog dengan sejumlah pimpinan media dan wartawan di Gedung Merah Putih, Rumah Dinas Wali Kota Bengkulu, Kamis (12/11/2026).

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Dedy memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bengkulu tetap berjalan optimal. Ia juga optimistis ruang fiskal daerah akan lebih longgar pada tahun mendatang seiring rencana pengalihan beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, apabila kebijakan tersebut terealisasi, Pemkot Bengkulu akan memiliki ruang anggaran yang lebih leluasa untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, alokasi APBD dapat lebih difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dedy menyebut pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Sejumlah program yang dijalankan di antaranya bedah rumah, pelayanan kesehatan jemput bola melalui dokter yang turun langsung ke lapangan, serta pemberian beasiswa perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan penuh melalui APBD.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, Dedy juga mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Saya sangat mengharapkan dukungan rekan-rekan media agar setiap program pemerintah kota dapat tersampaikan dengan baik kepada publik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” tutur Dedy.

Ia menambahkan, sinergi pemerintah dan pers juga diperlukan untuk memperkuat transparansi serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Melalui pemberitaan yang konstruktif, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat ikut mengawasi realisasinya di lapangan.