Bengkulu – Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu, apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., melaksanakan reses di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, Senin (27/10/2026).

Kunjungan tersebut disambut Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu, Khristian Hermansyah, bersama jajaran untuk membahas kondisi kebencanaan, kesiapsiagaan, serta kebutuhan penanggulangan bencana di daerah.

Dalam pertemuan itu, Khristian memaparkan tugas BPBD yang mencakup pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaan tugas tersebut didukung bidang perencanaan, kedaruratan, logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Khristian menjelaskan, BPBD memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai komando saat tanggap darurat, koordinator dalam penanggulangan bencana, serta pelaksana kegiatan sesuai kewenangannya.

Penanganan bencana juga membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk perangkat daerah, instansi terkait, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat.

Berdasarkan pemaparan BPBD, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Bengkulu tahun 2025 yang diterbitkan pada 2026 tercatat sebesar 183,6. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya mengurangi risiko bencana melalui peningkatan edukasi, sosialisasi, simulasi, dan latihan kesiapsiagaan bagi masyarakat.

Baca Juga:  Senator Destita Harap Rekomendasi Rapimnas Tani Merdeka Bisa Diterapkan di Bengkulu

BPBD juga menjelaskan sejumlah dokumen yang menjadi dasar perencanaan penanggulangan bencana, di antaranya Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan rencana kontingensi.

Dokumen tersebut digunakan untuk memetakan ancaman, menentukan langkah penanganan, serta memperkuat koordinasi sebelum dan saat bencana terjadi.

Untuk Provinsi Bengkulu, ancaman bencana yang menjadi perhatian antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

BPBD menyampaikan bahwa rencana kontingensi untuk ancaman tsunami telah disusun, sedangkan penyusunan dan penguatan perencanaan untuk menghadapi banjir serta tanah longsor menjadi pekerjaan lanjutan.

Selain perencanaan, BPBD menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas personel dan kelengkapan peralatan operasional. Sarana yang dimiliki meliputi kendaraan operasional, mobil komando, ambulans, kendaraan penyelamatan, sepeda motor, perahu, serta perlengkapan pendukung penanganan darurat lainnya.

Selain itu Khristian menyebutkan, jumlah personel BPBD, termasuk ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sekitar 80 orang. Dengan cakupan wilayah Provinsi Bengkulu yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota, penguatan sumber daya manusia, peralatan, dan dukungan lintas sektor diperlukan untuk menunjang penanganan bencana.

Baca Juga:  Kunjungi Daker Makkah, Senator Destita Dorong Pelayanan Haji Lebih Optimal

BPBD juga menekankan pentingnya memasukkan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan daerah. Menurut pemaparan tersebut, aspek kebencanaan perlu disosialisasikan dan diperkuat dalam perencanaan pembangunan agar mitigasi tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sejak awal.

Menanggapi laporan tersebut, Senator Destita akan menyampaikan kebutuhan BPBD Provinsi Bengkulu ke pemerintah pusat, terutama terkait mitigasi, kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas personel, sarana prasarana, dan koordinasi lintas sektor.

“Masukan itu menjadi bahan untuk menjalankan fungsi representasi daerah di DPD RI serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat Bengkulu sesuai kewenangan lembaga. Insya allah, aspirasi akan saya sampaikan dalam rapat di parlemen nanti, ” tuturnya.

Menurut Anggota Komite IV itu kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak bencana, mengingat penanganan tidak cukup hanya dilakukan saat keadaan darurat. Penguatan mitigasi, edukasi masyarakat, perencanaan yang terukur, dan dukungan sumber daya perlu berjalan beriringan agar risiko terhadap keselamatan warga dan kerugian akibat bencana dapat ditekan.