Akademisi: Meta Harus Bertanggung Jawab atas Informasi AI dan Penghapusan Konten Karhutla

Jakarta — Perusahaan teknologi Meta diminta menjelaskan dugaan penghapusan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial, sekaligus mempertanggungjawabkan informasi yang dihasilkan produk kecerdasan artifisialnya, Meta AI. Transparansi diperlukan agar kesalahan sistem tidak menimbulkan tuduhan yang menyesatkan ataupun membatasi hak masyarakat memperoleh informasi.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai Meta tidak bisa melepaskan tanggung jawab ketika produk AI miliknya menghasilkan informasi yang belum terverifikasi, terlebih jika informasi tersebut menyangkut kebijakan pemerintah dan kebebasan berekspresi masyarakat.

Pernyataan itu berkaitan dengan beredarnya tangkapan layar percakapan Meta AI yang menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta pembatasan konten karhutla. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya membantah adanya permintaan pemerintah untuk menghapus atau membatasi penyebaran informasi karhutla.

Menurut Kunto, baik pernyataan pemerintah maupun informasi dari perusahaan teknologi harus dapat diuji berdasarkan bukti. Namun, jawaban yang dihasilkan Meta AI tidak dapat diperlakukan sebagai konfirmasi resmi perusahaan, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menuduh suatu institusi melakukan pembatasan informasi.

“Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru. Kalau sebuah mesin menyebut ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?” ujar Kunto.

Ia menjelaskan, fenomena AI hallucination memungkinkan mesin menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan meskipun tidak didukung fakta. Risiko tersebut semakin besar ketika pengguna menganggap jawaban AI sebagai informasi resmi dari perusahaan yang mengembangkannya.

Kunto menilai persoalan ini juga memperlihatkan tanggung jawab Meta dalam mengembangkan teknologi yang semakin memengaruhi persepsi publik. Perusahaan tidak cukup hanya menyediakan produk AI, tetapi juga harus memastikan pengguna memahami keterbatasannya.

“Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik dan menimbulkan tuduhan serius. Meta harus bertanggung jawab terhadap produk teknologinya, sementara masyarakat perlu memeriksa informasi melalui sumber yang dapat diverifikasi dan menjalankan kaidah jurnalistik,” katanya.

Kesalahan Moderasi Meta di Amerika Serikat

Kunto juga menyoroti rekam jejak kesalahan sistem moderasi Meta yang pernah berdampak pada akun media sosial di Amerika Serikat.

Bloomberg Technoz pada 21 Oktober 2026 melaporkan Meta mengakui kesalahan penangguhan akun Instagram No Kings Coalition, kelompok yang berkaitan dengan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Donald Trump.

Wakil Presiden Meta, Andy Stone, menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan tersebut. Meta mengakui akun itu seharusnya tidak ditangguhkan dan kemudian memulihkannya, meskipun pemulihan akses membutuhkan waktu lama.

Bagi Kunto, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keputusan sistem otomatis Meta tidak selalu akurat dan dapat berdampak langsung terhadap kebebasan berekspresi. Meski penyebabnya belum tentu sama, pengalaman di Amerika Serikat menjadi alasan untuk menuntut keterbukaan Meta atas dugaan pembatasan konten di Indonesia.

“Di Amerika Serikat, Meta sendiri sudah mengakui bahwa sistemnya bisa salah sampai menyebabkan akun yang seharusnya tidak diblokir justru kehilangan akses. Artinya, kita tidak bisa begitu saja menganggap seluruh keputusan moderasi Meta selalu benar. Perusahaan harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan sistemnya,” ujar Kunto.

Pertanyakan Penghapusan Konten Karhutla

Terkait dugaan penghapusan konten karhutla di Indonesia, Kunto mempertanyakan apakah sistem moderasi otomatis Meta memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami konteks gambar dan video yang diunggah masyarakat.

Ia mencontohkan dokumentasi kebakaran hutan yang menampilkan api, asap, kerumunan warga, ataupun petugas di lapangan. Menurut dia, perlu diperiksa apakah sistem moderasi Meta berpotensi salah mengklasifikasikan visual tersebut sebagai konten kekerasan, kerusuhan, atau pelanggaran pedoman komunitas.

“Apakah gambar api dan asap dalam peristiwa karhutla bisa keliru dibaca oleh mesin sebagai konten kerusuhan atau riot? Apakah ada kesalahan klasifikasi seperti yang pernah terjadi dalam moderasi akun di Amerika Serikat? Kita belum tahu. Justru Meta yang harus menjelaskan bagaimana sistemnya bekerja dan mengapa konten tersebut dibatasi,” katanya.

Menurut Kunto, dokumentasi karhutla memiliki kepentingan publik yang besar. Informasi mengenai lokasi kebakaran, penyebaran asap, dan dampaknya terhadap masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus membantu penanganan bencana.

Karena itu, apabila terdapat konten karhutla yang dihapus atau dibatasi, Meta harus menjelaskan dasar keputusannya, termasuk apakah tindakan tersebut berasal dari sistem moderasi otomatis, peninjauan manusia, pelanggaran pedoman komunitas, atau permintaan hukum dari pihak tertentu.

Kunto menekankan bahwa penjelasan tersebut harus disampaikan oleh Meta sebagai pengelola platform. Tanpa transparansi, publik akan terus berspekulasi mengenai alasan di balik hilangnya konten, sementara platform teknologi yang mengambil keputusan justru tidak merasa perlu bertanggung jawab.

“Kalau memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki. Jangan sampai publik menuduh pemerintah sementara perusahaan yang mengendalikan platform justru tidak memberikan penjelasan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa besarnya pengaruh platform digital harus diikuti tanggung jawab yang sepadan. Meta tidak hanya mengendalikan distribusi informasi melalui algoritma dan kebijakan moderasi, tetapi juga menyediakan teknologi AI yang jawabannya dapat memengaruhi pemahaman dan opini masyarakat terhadap suatu peristiwa.

“Meta memiliki kekuasaan besar dalam menentukan informasi apa yang dapat dilihat masyarakat. Kekuasaan sebesar itu harus disertai transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai perusahaan teknologi menentukan apa yang boleh dilihat publik, tetapi ketika terjadi permasalahan meyangkut informasi yang dibutuhkan publik, tidak mau bertanggung jawab,” kata Kunto.