Bengkulu Utara – Senator DPD RI asal Bengkulu, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., menyerap berbagai aspirasi masyarakat Desa Kahyapu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam kegiatan reses di Pulau Enggano.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat mencakup persoalan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan tenaga pendidik dan kader Posyandu, hingga persoalan pengelolaan pulau kecil di wilayah Desa Kahyapu.
Desa Kahyapu merupakan pintu gerbang utama Pulau Enggano yang masuk dalam wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan sumber daya manusia di wilayah tersebut terus diperkuat.
Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA di Enggano. Masyarakat mengusulkan adanya kuota khusus beasiswa afirmasi bagi putra-putri daerah Enggano, termasuk bantuan biaya hidup dan asrama bagi mahasiswa yang harus melanjutkan pendidikan ke luar pulau.
Selain itu, masyarakat mengusulkan program beasiswa ikatan dinas untuk bidang-bidang tenaga esensial seperti dokter, perawat dan guru. Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi anak-anak Enggano mengenyam pendidikan tinggi sekaligus kembali mengabdi dan membangun daerah asalnya.
Di sektor pendidikan dasar, masyarakat juga meminta perhatian terhadap guru PAUD. PAUD di Desa Kahyapu masih berstatus swasta, sementara sebagian besar tenaga pendidiknya masih berpendidikan SMA atau sederajat dengan insentif yang selama ini bergantung pada kemampuan Dana Desa.
Masyarakat mengusulkan fasilitasi beasiswa S1 PG-PAUD melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sehingga guru PAUD di Enggano dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Selain itu, masyarakat berharap adanya dorongan agar PAUD Desa Kahyapu dapat beralih status menjadi negeri serta memperoleh dukungan sarana dan tenaga pendidik.
Aspirasi juga datang dari para pengajar Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Masyarakat menyampaikan bahwa fasilitas TPQ di Desa Kahyapu dibangun secara swadaya, sedangkan para guru mengajar secara sukarela dengan insentif yang masih terbatas.
Di bidang kesehatan, masyarakat menyoroti kesejahteraan kader Posyandu. Beban kerja kader semakin luas seiring pelaksanaan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), termasuk pelayanan terhadap ibu hamil, bayi, remaja hingga lansia serta kegiatan kunjungan rumah.
Masyarakat berharap ada standar insentif minimum bagi kader Posyandu di wilayah 3T, termasuk dukungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Mereka juga mengusulkan peningkatan kapasitas kader serta pemenuhan alat ukur kesehatan Posyandu yang memadai.
Selain pendidikan dan kesehatan, masyarakat Desa Kahyapu menyampaikan persoalan pengelolaan Pulau Merbau yang secara administratif masuk wilayah Desa Kahyapu. Masyarakat meminta adanya kepastian hukum terkait pengelolaan dan penyewaan pulau kecil tersebut oleh pihak swasta.
Aspirasi tersebut menjadi bagian penting dalam kunjungan Senator Destita ke wilayah kepulauan terluar Bengkulu. Masukan masyarakat selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan DPD RI dalam mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berpihak terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah 3T.
Senator Destita menegaskan pentingnya memastikan aspirasi masyarakat Enggano tidak berhenti pada penyampaian, tetapi dapat dikawal melalui kewenangan DPD RI dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait.
