Kepahiang – Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian dan Percepatan Target Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Provinsi Bengkulu di Aula Command Center Pemerintah Daerah Kepahiang, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, baik daring maupun luring, tersebut dihadiri Ketua DPRD Kepahiang Gregory Dayefiandro, Kepala Balai Besar Penanggung Jawab (PJ) LTT Bengkulu Andi Muhammad Idil Fitri, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bengkulu Dr. Shannora Yuliasari, STP., MP., serta kepala dinas pertanian dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) se-Provinsi Bengkulu.
Dalam sambutannya, Bupati Zurdi Nata menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan target Swasembada Pangan dan Swasembada Energi pada tahun 2028. Menurutnya, salah satu langkah utama untuk mewujudkan target tersebut adalah dengan meningkatkan realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi secara maksimal.
“Presiden menargetkan Swasembada Pangan dan Swasembada Energi 2028. Dan jalannya cuma satu: Luas Tambah Tanam Padi harus naik. Tidak ada tawar-menawar,” tegas Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati memetakan tiga hambatan utama yang selama ini memengaruhi produktivitas padi di Kabupaten Kepahiang. Pertama, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi bangunan komersial yang mengakibatkan berkurangnya luas sawah.
“Satu petak sawah hilang, sepuluh ton gabah hilang setahun. Itu kerugian nyata yang harus kita hentikan,” ujarnya.
Hambatan kedua adalah kondisi infrastruktur irigasi dan pompa air yang belum optimal. Menurutnya, banyak lahan pertanian yang memiliki sumber air, namun tidak dapat terairi dengan baik akibat jaringan irigasi yang rusak atau pompa yang tidak berfungsi.
Sementara itu, hambatan ketiga adalah masih rendahnya penerapan pola tanam Indeks Pertanaman (IP)-300 atau tiga kali tanam dalam satu tahun. Meski memiliki risiko yang lebih tinggi, Bupati menilai pola tersebut merupakan salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Bupati meminta agar rakor menghasilkan tiga langkah konkret. Pertama, penyediaan data yang akurat dan sesuai kondisi lapangan. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi laporan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Jangan ada lagi ‘data cantik’ di laporan, tapi sawah di lapangan kosong. LTT yang masuk harus LTT yang benar-benar ada padinya, bukan ada ‘padi di kertas’. Kita pakai drone, pakai SATUSEP, pakai SIMLUHTAN,” tegasnya.
Kedua, penguatan distribusi benih unggul dan alat mesin pertanian (alsintan). Pemerintah Kabupaten Kepahiang menyatakan siap mengawal seluruh bantuan dari Kementerian Pertanian agar tepat sasaran dan benar-benar diterima petani penggarap.
“Saya minta BP3K dan PPL memastikan alat mesin pertanian yang telah kita salurkan berjalan dengan baik. Benih harus jatuh ke tangan petani penggarap,” perintah Bupati.
Ketiga, membangun rantai komando yang menjangkau hingga tingkat petak sawah. Target LTT akan dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, desa, hingga kelompok tani. Camat akan bertanggung jawab terhadap target kecamatan, kepala desa terhadap target desa, dan PPL terhadap target kelompok tani serta petak sawah binaannya. Evaluasi akan dilakukan setiap dua minggu melalui sistem pemantauan berbasis indikator warna merah dan hijau.
Di akhir sambutannya, Bupati Zurdi Nata menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas berbagai program strategis yang telah digulirkan di daerah, seperti optimasi lahan, program Upaya Khusus (UPSUS), serta bantuan alat dan mesin pertanian yang dinilai sangat membantu peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan para pemangku kepentingan lainnya semakin kuat dalam mendukung percepatan target LTT padi serta mewujudkan ketahanan pangan nasional menuju Swasembada Pangan 2028.
