JAKARTA – Menjelang simposium strategis yang dijadwalkan berlangsung di kawasan SCBD, Jakarta, Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait posisi geostrategi Indonesia. Dalam siaran persnya pada Rabu (11/3), ia menekankan bahwa Indonesia kini berada pada titik krusial diplomasi modern yang menuntut peran sebagai “determinan kebijakan” di panggung dunia.
Menurut Fadhil, pergeseran kekuatan global menuju pola multipolaritas saat ini dibarengi dengan turbulensi geopolitik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, paradigma politik luar negeri Bebas Aktif harus diredefinisi secara lebih berani dan progresif.
“Politik Bebas Aktif tidak boleh sekadar menjadi jargon netralitas. Ia harus diimplementasikan secara substantif sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah volatilitas global,” ujar sosok yang akrab disapa Gus Fadhil tersebut.
Tiga Pilar Ketahanan Nasional
Mubarok Institute menggarisbawahi tiga paradigma strategis yang menjadi kunci kedaulatan Indonesia ke depan, yaitu:
Pertama, Redefinisi Geopolitik
Merespons dinamika kawasan Timur Tengah dan persaingan hegemoni di kawasan Pasifik dengan merekonstruksi paradigma geostrategi nasional guna mencapai kedaulatan yang lebih substantif.
Kedua, Integrasi Infrastruktur dan Ekonomi
Memandang kedaulatan fisik dan stabilitas sektor keuangan sebagai conditio sine qua non atau syarat mutlak bagi terciptanya ketahanan nasional yang holistik.
Ketiga, Mitigasi Krisis Global
Mendorong kebijakan kemandirian (self-sufficiency) di sektor pangan dan energi untuk menghadapi gangguan rantai pasok global (supply chain disruption), selaras dengan visi Asta Cita.
Momentum Rekonsiliasi Intelektual
Pernyataan ini disampaikan sebagai pengantar menuju diskusi strategis yang akan dihadiri sejumlah tokoh nasional di Resto Batik Kuring, Jakarta, pada Sabtu, 14 Maret 2026 mendatang. Fadhil menegaskan bahwa pertemuan tersebut dirancang sebagai wadah brainstorming nasional untuk merumuskan pemikiran kolektif yang jujur, bersih, dan berpihak kepada rakyat.
Senada dengan Fadhil, Sekretaris Jenderal Mubarok Institute, Herry Purnomo, menegaskan bahwa Indonesia harus mampu memainkan peran strategis di tengah dinamika global.
“Indonesia harus tetap tegak sebagai kekuatan alternatif yang disegani. Kita harus mampu memerankan politik perdamaian dunia tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat sendiri,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut diharapkan mampu melahirkan rekomendasi taktis bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas domestik agar tidak terkooptasi oleh kepentingan transnasional yang merugikan negara. (*)

Berita Terbaru
Meutya Hafid Ingatkan AI Jangan Menyeragamkan Keragaman Indonesia
Ulama Ponpes Al-Mukmin Ngruki Ajak Semua Pihak Jaga Kedamaian dan Kondusivitas Masyarakat
Hadiri Hari Bhakti Pendamping Desa di Bengkulu Utara, Ketua Baznas Yulkamra Salurkan 150 Paket Sembako dan 100 Amplop Santunan Dhuafa
Ketua Forum Komunikasi Nusantara Apresiasi Pengungkapan DPO Kasus Penembakan Karyawan PT Freeport Indonesia di Mimika
Ustadz Abdul Somad Kunjungi Bengkulu Utara, Bupati Arie Paparkan Program Pendidikan Gratis dan Santunan Anak Yatim
Madu Ponpes Nurul Qur’an Lebong Dapat Apresiasi Menteri Agama di IES 2026