Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu secara resmi menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp400 miliar pada tahun anggaran 2026. Penetapan target tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Tony Elfian, menjelaskan bahwa target PAD yang optimistis ini disusun berdasarkan potensi dari berbagai sektor pendapatan daerah. Sumber PAD tersebut meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lain yang sah.

“Tujuan utama dari peningkatan target PAD ini adalah untuk memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Kita ingin mampu mendanai pelaksanaan otonomi daerah secara lebih mandiri, terutama ketika harus beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Tony Elfian.

Ia menambahkan, PAD yang dihimpun pada tahun 2026 akan difokuskan untuk membiayai program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu. Prioritas penggunaan anggaran antara lain untuk penanggulangan banjir melalui percepatan pembangunan sistem drainase dan normalisasi sungai, pembangunan serta perbaikan infrastruktur jalan, hingga penataan dan penanganan kawasan pasar.

Baca Juga:  BKKBN Soroti Rendahnya Realisasi Program Genting di Kota Bengkulu

Selain upaya peningkatan pendapatan, Pemerintah Kota Bengkulu juga melakukan langkah pengendalian belanja dengan memangkas anggaran pada sejumlah sektor yang dinilai tidak prioritas. Kebijakan tersebut diambil guna menjaga keseimbangan fiskal daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan.

Dengan strategi ini, Pemkot Bengkulu berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, dana transfer yang diterima diharapkan dapat dialokasikan secara lebih optimal untuk mendukung program-program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang masuk ke kas daerah, baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi masyarakat, benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata dan berkelanjutan,” tutup Tony Elfian.