Bengkulu – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., menerima aspirasi dari para akademisi Universitas Bengkulu (Unib ) terkait potensi lokal pulau Enggano Bengkulu Utara, khususnya anjloknya harga pisang yang berdampak berat pada petani. Pertemuan berlangsung di ruang Prodi FISIP Unib , Senin (17/11), dan dihadiri Kaprodi FISIP Dr. Dhanurseto Hadiprashada, S.Ip., M.Si., serta dosen Fakultas Pertanian, Siswahyono, S.Hut., M.P.
Dalam dialog ringan tersebut, Siswahyono menyampaikan keluhan serius mengenai kondisi harga pisang yang terus merosot selama tiga tahun terakhir. Ia mencontohkan, harga satu “tandan” pisang yang seharusnya bernilai Rp40.000–Rp50.000, kini hanya dihargai sekitar Rp35.000 oleh tengkulak.
“Kalau dihitung, petani bahkan tidak sampai dapat Rp1.000 per buah. Selama ini penentuan harga terlalu subjektif, dan yang menang tetap tengkulak. Petani hanya bisa pasrah,” ujarnya.
Menurutnya, Enggano menghasilkan hingga 1.000 ton pisang per bulan. Namun tanpa diversifikasi produk, nilai jual tetap rendah dan ketergantungan pada pengepul tak terhindarkan.
“Sebagian besar hasil itu justru mengalir ke Lampung. Tapi belum berpihak ke petani,” kata Siswahyono.
Ia juga mengingatkan ancaman jangka panjang yakni rendahnya harga telah mendorong sebagian warga berencana mengganti tanaman pisang dengan komoditas lain seperti sawit. Kondisi ini dinilai berisiko secara ekologis mengingat Enggano merupakan pulau kecil yang rentan.
“Sawit itu rakus air. Tidak cocok untuk pulau kecil. Kami khawatir dampak lingkungan yang muncul,” tegasnya.
Sebagai solusi, akademisi Fakultas Pertanian mengusulkan pengembangan industri turunan pisang seperti prosen (pati pisang), tepung pisang, hingga olahan lain. Namun, tantangan terbesarnya adalah pemasaran.
“Produksi bisa, tapi membuang atau menyalurkan hasilnya ke industri besar masih sulit. Ini yang perlu dijembatani,” jelasnya.
Destita menyambut aspirasi tersebut dan menegaskan komitmennya untuk membantu membuka jalur koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perguruan tinggi. Ia juga menyampaikan bahwa persoalan Enggano bukan hanya soal harga komoditas, tetapi juga akses transportasi, risiko cuaca, hingga persoalan standarisasi kualitas.
“Potensi Enggano besar, tapi petani tidak boleh terus terjebak dalam sistem yang merugikan. Kita perlu memastikan ada industri pengolahan, standar mutu, dan pasar yang jelas,” kata Destita.
Ia menegaskan siap menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui koordinasi dengan kementerian terkait serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan pelaku industri. Rencananya, tindak lanjut akan dilakukan dengan mengunjungi pulau terluar Bengkulu bersama para akademisi dalam waktu dekat.
